Bogor – jurnalpolisi.id
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, bersama Wakil Bupati H. Mutsyuhito Solin, Dr., M.Pd., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada 2 Februari 2026.
Rakornas tersebut diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia dan menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional.
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pemerintah, di antaranya penguatan kedaulatan pangan, ketahanan energi, serta penguatan ekonomi daerah.
“Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian. Kalau semangat saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu saudara-saudara sekalian yang paling dalam, masa depan bangsa kita, saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, Rakornas juga menjadi forum penyampaian arah kebijakan terkait sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Usai mengikuti Rakornas, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan program di daerah.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat siap mendukung pelaksanaan program prioritas nasional sesuai kewenangan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
“Rakornas ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerjemahkan program nasional agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah,” kata Franc Bernhard Tumanggor.
Ia menambahkan, hasil Rakornas akan menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam merumuskan langkah-langkah pelaksanaan program pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
(SM)
About the Author
