Pakpak Bharat,– jurnalpolisi.id
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Dr. Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T., di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan terkait peningkatan kualitas dan keselamatan infrastruktur jalan nasional di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
Dalam pertemuan itu, Bupati menjelaskan kondisi ruas jalan nasional yang menghubungkan Sumatera Utara dan Aceh melalui Kabupaten Pakpak Bharat. Menurutnya, ruas jalan sepanjang sekitar 41 kilometer tersebut melintasi kawasan pegunungan dengan medan yang cukup berat, berupa tebing curam, jurang, dan aliran sungai, sehingga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas.
Meski demikian, jalur tersebut merupakan salah satu koridor strategis yang menopang konektivitas dan distribusi logistik di kawasan barat Pulau Sumatera.
“Jalur ini menjadi tulang punggung perekonomian bagi Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Selatan. Setiap hari ratusan truk pengangkut crude palm oil (CPO) dan hasil perkebunan melintas di ruas ini. Namun kondisi badan jalan yang sempit, berkelok, minim drainase, serta berada di sisi jurang dan sungai sangat berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan. Kami berharap ada solusi dari pemerintah pusat,” ujar Franc Bernhard Tumanggor.
Selain itu, Bupati juga mengusulkan percepatan peningkatan ruas jalan Aornakan–Pagindar–batas Provinsi Aceh. Jalan tersebut merupakan akses utama bagi masyarakat Kecamatan Pagindar yang selama ini menjadi jalur pengangkutan hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit.
Menurut Franc, apabila ruas jalan tersebut ditingkatkan, jalur tersebut dapat menjadi alternatif penghubung Sumatera Utara–Aceh melalui Kota Salak, terlebih setelah selesainya pembangunan ruas jalan Pakpak Bharat–Dairi melalui Kuta Jungak.
“Jika jalan ini selesai dibangun dengan baik, waktu tempuh akan lebih singkat dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Pagindar, akan semakin berkembang karena akses distribusi hasil perkebunan menjadi lebih lancar,” katanya.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, menyatakan akan mempelajari dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan infrastruktur yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
“Kami memahami kondisi yang disampaikan Bapak Bupati dan turut prihatin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami dapat menemukan solusi yang tepat untuk mendukung peningkatan infrastruktur di wilayah Pakpak Bharat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Pakpak Bharat juga menyampaikan beberapa usulan prioritas kepada Kementerian PUPR, antara lain:
- Melanjutkan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan nasional menjadi lebar delapan meter sepanjang 41 kilometer dari perbatasan Kabupaten Dairi hingga perbatasan Kota Subulussalam, dengan sekitar tujuh kilometer telah selesai dikerjakan.
- Penanganan titik-titik rawan longsor di sepanjang ruas jalan nasional.
- Pembangunan barrier beton pengaman pada kawasan jurang Lae Kombih sepanjang sekitar delapan kilometer hingga perbatasan Aceh guna meningkatkan keselamatan lalu lintas.
- Percepatan pembangunan ruas jalan Aornakan–Pagindar–batas Provinsi Aceh sebagai jalur alternatif dan pendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.
(SM)
About the Author
