BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (DPRD KBB) melakukan kunjungan kerja untuk meninjau secara langsung progres pembangunan Gedung Markas Komando Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Mako Disdamkartan) KBB.
Peninjauan lapangan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys S.Ip., M.M., bersama Kepala Disdamkartan KBB Dra. Siti Aminah Anshoriah, M.Pd., ini tidak sekadar mengecek progres fisik bangunan, melainkan membuka kotak Pandora darurat kemanusiaan di garda terdepan penyelamatan KBB.
Adapun, fakta mengejutkan terkuak dalam monitoring intensif yang dilakukan oleh jajaran Komisi III DPRD KBB kali ini.
Berdasarkan paparan di lapangan, proyek pembangunan tahap kedua ini menyerap anggaran total senilai Rp3,9 miliar dengan skema pembayaran tiga termin (30 persen, 70 persen, hingga 100 persen pada akhir Desember nanti). Progres fisik saat ini telah menyentuh angka 70 persen dan diklaim rampung sepenuhnya sesuai tenggat waktu.
Namun, pencapaian angka fisik tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys dengan tegas menyoroti celah perencanaan yang luput dari perhatian eksekutif: tidak ada sepeser pun alokasi anggaran di tahun 2027 untuk penyelesaian lanjutan.
”Hari ini memang Komisi III melakukan kunjungan kerja dalam meninjau pembangunan Gedung Damkar tahap kedua. Tentunya ini merupakan teknisnya berada di Komisi III. Sehingga kita melihat bahwa pembangunan dengan anggaran yang diberikan tahun 2026 ini, ternyata dengan batas waktu pelaksanaannya tanggal 3 Desember yang disampaikan oleh pelaksananya sendiri bahwa tanggal 3 itu akan selesai semuanya dengan gedung yang 100 persen. Namun yang menjadi persoalan adalah beberapa pekerjaan yang belum bisa dikerjakan, karena di tahun 2027 mereka itu belum punya anggaran,” ujarnya, Jum’at (13/11/2026).
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengkritik keras ketidakselarasan antara ambisi pembangunan fisik dengan realitas kebutuhan dasar operasional kantor. Gedung dibangun megah, tetapi interior dasarnya sama sekali tidak tersentuh anggaran.
”Ya, sarana dan prasarana inilah yang menjadi persoalan mereka tidak memiliki anggaran. Sehingga ini kita akan mendorong juga dengan teknis bagaimana ini masa gedung dibangun dengan begitu mewah, tapi aset yang di dalamnya nggak ada, bangku meja nggak ada, ini kan persoalan,” ungkap Pither.
Komisi III mendesak agar persoalan ini segera dibawa secara lintas komisi, mengingat perencanaan berada di ranah Komisi I. Selain itu, pihaknya juga akan mengatakan sikap tegas dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) KBB untuk memberikan perhatian khusus dalam penyusunan Badan Anggaran (Banggar) mendatang.
Di balik kemegahan fasad bangunan, kondisi teknis bagian dalam dan luar markas Damkar ini menyimpan kerentanan operasional yang serius. Kepala Disdamkartan KBB, Siti Aminah Anshoriah memaparkan secara blak-blakan berbagai fasilitas krusial yang belum dapat difungsikan.
”Kalau untuk lanjutan pembangunan, ini sebenarnya kalau kita melihat kolam, ini baru setengah jadi. Kalau fisik mungkin sudah jadi, tapi untuk dia bisa berfungsi dengan baik ini masih ada kolam saringan, kemudian rumah-rumah pompanya juga belum ada, baru setelah itu ada baru bisa berfungsi dengan baik,” ujarnya.
Selain masalah pengolahan air dan pompa, ancaman ekologis turut mengintai kawasan sekitar Mako Disdamkartan KBB akibat ketiadaan sistem drainase yang memadai di jalur akses keluar-masuk armada yang krusial bagi kecepatan respons darurat.
”Nah, ini kita sudah lihat jalan. Tapi untuk saluran air semuanya belum ada, mudah-mudahan tahun depan kita bisa melanjutkan untuk saluran air. Karena bahaya juga ya kalau (air hujan mengalir) dari atas, turun ke bawah. Mudah-mudahan kita bisa melengkapi dengan saluran air yang baik. Jadi drainase yang baik supaya tidak ada limpahan air ke penduduk,” jelas Kadis Damkartan KBB, Siti Aminah.
Untuk merampungkan seluruh sisa pekerjaan masif ini, termasuk pembangunan gedung pelatihan, rumah pompa, kolam saringan, lapangan upacara, hingga jaringan drainase dan lainnya, Siti Aminah menyebutkan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh Disdamkartan KBB kurang lebih sebesar Rp16 miliar. Angka yang dinilai rasional demi sebuah pusat komando penyelamatan yang handal.
”Idealnya tahun depan, sisa pembangunan itu ada sekitar 16 miliar. Bisa rampung, termasuk gedung pelatihan juga. Kecil kalau dilihat 16 miliar mah ya,” katanya.
Persoalan di Disdamkartan KBB tidak berhenti pada urusan dinding dan semen. Sektor mobilitas dan operasional lapangan justru berada di ambang lampu merah.
Siti Aminah mengungkapkan, bahwa seluruh fasilitas dan unit kendaraan yang mengisi Mako Disdamkartan saat ini bukanlah aset baru, melainkan barang lungsuran dari Mako sebelumnya yang berlokasi di kawasan Kota Baru Padalarang.
”Betul. Jadi memang kalau kita melihat gedung memang mentereng, tapi isinya semuanya pindahan dari Kota Baru. Jadi tidak ada yang baru, termasuk juga unit kendaraan,” bebernya.
Secara matematis dan normatif, rasio kebutuhan armada Disdamkartan di KBB terindikasi kuat sangat tertinggal jauh dari standar ideal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) KBB ini, berdasarkan aturan, setiap kecamatan idealnya disokong oleh minimal dua unit pemadam kebakaran. Dengan total 16 kecamatan di KBB, kebutuhan armada ideal mencapai 36 unit.
Kenyataannya, saat ini Disdamkartan KBB hanya mengoperasikan 9 unit armada yang harus disebar di 7 pos sektor yang ada (termasuk Lembang dan pos induk).
Walaupun seluruh unit yang ada dipastikan laik jalan secara mekanis tanpa risiko mogok, spesifikasi tahun pembuatannya pun sudah berumur, paling muda tercatat keluaran tahun 2022 (dua fire truck, satu rescue, dan satu water supply).
Lebih ironis lagi, siasat penanggulangan jalan sempit di kawasan padat seperti Parongpong melalui pengadaan mobil pemadam mini berkapasitas 1.000 liter justru menyimpan fakta teknis yang mengejutkan.
”Tapi sebenarnya untuk 1.000 liter ini, kalau untuk mobil pemadam 1.000 liter itu baru nyemprot satu menit setengah habis airnya. Jadi, karena cuman 1.000 liter, kalau 1.000 liter di rumah kita mungkin bisa toren ya. Nah, itu sekecil toren lah 1.000 liter itu, satu menit setengah habis kalau untuk pemadam. Makanya kita ada mobil tangki kan yang di Parongpong, itu untuk nge-back up unit yang kecil ini. Jadi tetap sebenarnya kita butuh mobil besar juga,” papar Siti Aminah.
Krisis struktural di tubuh Disdamkartan KBB semakin sempurna tatkala menghitung rasio sumber daya manusia (SDM). Di tengah luasnya cakupan geografis dan topografi Bandung Barat yang menantang, jumlah personel aktif justru mengalami penyusutan akibat gelombang pensiun dan pengunduran diri (resign) tanpa adanya rekrutmen pengganti yang memadai.
”Awal saya masuk (menjabat) itu jumlah personel 168. Sekarang ada yang pensiun dan ada yang resign juga ya. Nah, jumlah personil sekarang kita hanya 158 sebetulnya… Idealnya 350 orang. Jadi hitungannya itu ada di dalam Permendagri, satu personil untuk 5.000 penduduk. Nah, kita hitung saja tuh dari 1,9 juta penduduk KBB dibagi 5.000,” ujar Siti Aminah.
Dengan populasi KBB menyentuh angka kurang lebih 1,9 juta jiwa, formula ideal dari Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) mewajibkan ketersediaan 350 personel profesional. Saat ini, instansi yang bertugas sebagai garda terdepan penyelamatan masyarakat hanya ditopang oleh 158 orang pejuang kemanusiaan yang harus bekerja ekstra keras menutupi kekurangan dari kuota minimum.
Hasil inspeksi mendadak (sidak) oleh Komisi III DPRD KBB ke Pembangunan Gedung Mako Disdamkartan KBB ini membuktikan, bahwa sektor perlindungan masyarakat dan penyelamatan (fire rescue) di KBB selama ini berjalan di atas napas buatan dan keterbatasan kronis.
Gedung mentereng tanpa mebeler, kolam dibangun setengah jadi, gedung pelatihan belum rampung, keterbatasan armada, hingga kekurangan ratusan personel adalah potret nyata dari darurat kebijakan anggaran daerah.
Kini, bola panas berada di tangan pimpinan eksekutif: Bupati, Wakil Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta jajaran Banggar DPRD KBB.
Apakah suntikan anggaran Rp16 miliar di tahun 2027 akan benar-benar di realisasikan demi penyelamatan dan keselamatan warga Bandung Barat, ataukah potret pilu ini akan terus berulang di tengah klaim pembangunan fisik yang semu? Waktu dan komitmen politik yang akan membuktikannya. **(DRIV)
About the Author
