BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id
Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menjadi sorotan tajam setelah Komisi III DPRD KBB melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke pool armada Lingkungan Hidup.
Dalam peninjauan tersebut, terungkap fakta mengejutkan bahwa dari total 48 unit armada yang ada, sebanyak 17 unit berada dalam kondisi rusak parah, tidak layak jalan, dan menimbulkan persoalan operasional yang krusial.
Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys, S.Ip., M.M., yang memimpin langsung sidak bersama Kepala UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB, Imam Fauzi, menyatakan keprihatinannya yang mendalam.
Berdasarkan peninjauannya di lapangan serta keterangan dari para pengemudi (driver), 17 unit kendaraan tersebut menyimpan banyak sekali persoalan teknis yang membahayakan.
“Setelah kita mendengar secara langsung, melihat secara langsung, bahwa ada 17 unit yang dalam pernyataan langsung oleh driver-nya bahwa itu banyak sekali persoalan. Remnya, baknya, ya mesinnya, persnelingnya,” ungkap Pither Tjuandys, Jum’at (13/11/2026).
Pither bahkan menyoroti kondisi persneling truk yang sudah sangat memprihatinkan dan tidak memenuhi standar keselamatan kerja.
“Persneling saja masa mau jalan harus ditekan, diikat. Ini kan sudah tidak layak. Sehingga ini menyangkut nyawa daripada driver,” tegas bernada kritis.
Tak hanya itu, kondisi armada yang uzur dan tidak normal ini diakui memberikan dampak beruntun yang sangat besar terhadap efektivitas pelayanan publik. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan disparitas kinerja yang sangat mencolok antara armada normal dan armada rusak.
“Mungkin satu hari mobil yang normal jalan lima (5) rit, dia baru jalan 1 rit. Itu kan pengaruh tonasenya yang akan dibuang. Ini semua menjadi pertimbangan, tapi pemeliharaannya berjalan terus. Bahan bakar pun otomatis boros, tidak akan sama dengan mobil yang masih normal,” beber Pither.
Selain masalah ritase dan borosnya bahan bakar, perbedaan jarak tempuh serta aspek keselamatan penumpang maupun muatan menjadi taruhan utama. Akibat kondisi armada 17 unit ini yang tidak layak, pemerintah daerah kerap menjadi sorotan publik terkait penanganan sampah di Bandung Barat.
Menanggapi krisis tersebut, Komisi III DPRD KBB berkomitmen mengambil langkah intervensi kebijakan yang tegas. Pither menegaskan bahwa dalam postur penganggaran tahun 2027, pemerintah daerah tidak lagi mengagendakan pembelian unit kendaraan baru, melainkan sepenuhnya beralih ke skema sewa unit.
“Sehingga di dalam penganggaran 2027, sekarang ini tidak lagi ada pembelian unit, yang ada hanya sewa unit,” kata Pither.
Sebagai langkah konkret, Komisi III DPRD KBB akan segera memanggil Kadis LH KBB dan Kepala Bidang Kebersihan dalam satu hingga dua hari ke depan guna mengaudit total 17 unit yang menyedot dana operasional besar tersebut.
“Hari ini saya melihat secara langsung, bahwa akan kita berikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini TAPD dan dalam Badan Anggaran: 17 unit yang masih menggunakan dana pemeliharaan operasional sangat besar, kita hentikan digantikan dengan unit yang baru sewanya,” tegas Pither.
Pemerintah daerah pada tahun 2027 sebelumnya merencanakan penyewaan 10 unit. Namun, melihat kondisi di lapangan, Sekretaris Partai Demokrat KBB ini membuka peluang untuk menambah jumlah unit sewa tersebut.
“Bila perlu kalau ada penambahan, tambahkan. Supaya ini menjadi bagus,” ucap Pither.
Dengan sistem sewa ini, para sopir diharapkan dapat bekerja secara optimal tanpa dihantui rasa khawatir, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak lagi mengalami keterlambatan.
Sementara itu, Kepala UPT Kebersihan DLH KBB, Imam Fauzi membenarkan, bahwa kondisi armada yang tidak layak sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.
Ia menjelaskan bahwa proses perbaikan di bengkel kerap memakan waktu yang lama dan berulang.
“Kadang masuk ke bengkel juga sampai dua kali [satu bulan/berkali-kali]. Tapi kalau seandainya kita tidak melaksanakan perbaikan, berarti kan pelayanan juga akan terganggu,” ujar Imam.
Ia menambahkan, jika sebuah kendaraan harus menjalani perbaikan selama estimasi 10 hari, pihak UPT wajib menutup kekosongan tersebut dengan mengandalkan (cover) mobil lain. Hal inilah yang kerap memicu komplain dari masyarakat terkait kelancaran pengangkutan sampah.
Soal pembiayaan, Imam merinci bahwa anggaran pemeliharaan untuk keseluruhan armada yang mencakup 48 unit truk serta kendaraan operasional jenis pick-up pada tahun 2026 berada di kisaran angka Rp3 miliar.
“Kalau untuk anggaran pemeliharaan untuk tahun 2026 itu di kisaran 3 miliaran ya untuk 48 armada, termasuk ya mobil-mobil yang pick-up-nya begitu deh,” jelas Imam.
Menanggapi gagasan Komisi III DPRD KBB, Imam menyambut sangat positif peralihan fokus anggaran ke sistem sewa armada di tahun 2027. Menurut perhitungannya, sistem sewa justru akan jauh lebih efisien dan bernilai lebih kecil bagi beban anggaran daerah.
“Menurut saya akan lebih kecil. Kalau perhitungan saya pasti lebih kecil, karena pemeliharaan itu kan sudah include dengan sewa armada kan sudah include dengan pemeliharaan,” ulas Imam.
Dengan skema sewa, pihak ketiga penyedia armada yang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan, sehingga pihak UPT jauh lebih mudah melakukan kontrol.
Tak berhenti sampai disitu, situasi UPT Kebersihan pada Dinas LH KBB kian diuji dengan adanya rencana pembatasan kuota atau penutupan di TPA Sarimukti pada bulan November 2026.
Saat ditanya mengenai dampaknya, Imam mengakui hal tersebut sangat berdampak besar terhadap operasional mereka.
“Tentunya sangat berdampak ya kalau buat kami untuk kuota yang dibatasi nantinya di November ini,” tutur Imam.
Kendati demikian, pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan pihak TPA Sarimukti mengingat posisi Bandung Barat sebagai tuan rumah.
“Kita akan memohon seperti sebelumnya, ya mudah-mudahan kita mendapat kebijakan dari Pemprov untuk Bandung Barat mudah-mudahan tetap dilancarkan,” imbuhnya.
Imam menegaskan bahwa kondisi armada eksisting yang sudah tidak layak, ditambah dengan adanya pembatasan kuota di TPA, pastinya akan sangat mengganggu dan berdampak luas.
Sebagai skema sementara di tahun 2026, UPT Kebersihan mengandalkan 6 unit armada sewa yang dikontrak sejak tahun 2006 (sebagaimana skema berjalan). Semula, armada sewa tersebut disiapkan untuk membuka wilayah pelayanan baru.
Namun, karena banyak armada lama yang rusak, unit-unit sewa tersebut terpaksa di fokuskan untuk menambal rute-rute penting yang ada (meng-cover armada rusak).
“Makanya ada beberapa yang minta opsi (wilayah baru), itu memang kita sangat ada kendala kalau seandainya ada opsi kayak gitu, karena pasti mengganggu armada-armada yang ada di kita,” jelas Imam.
Di tengah berbagai kendala pelik tersebut, Imam memastikan, bahwa kinerja pengangkutan sampah harian di KBB sejauh ini tetap dipaksakan berjalan normal.
“Alhamdulillah pengangkutan kita paksakan masih normal untuk satu harinya masih bisa diangka 150 ton lebih. Itu di 44 rit kurang lebih,” pungkasnya.
Dengan adanya intervensi penganggaran dan dorongan kuat dari Komisi III DPRD KBB melalui peralihan skema sewa total pada tahun 2027 mendatang, manajemen pengelolaan sampah di Bandung Barat diharapkan mampu bertransformasi menjadi lebih handal, efisien, serta menjamin keselamatan para petugas di lapangan. **(DRIV)
About the Author
