BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id
Di balik sorotan tajam Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (DPRD KBB) terhadap 17 unit armada sampah yang rusak parah, tersimpan kisah perjuangan berat para pengemudi (driver) UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB di lapangan.
Para sopir yang sebagian besar telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, mulai dari era Kabupaten Bandung pada 1997-1998 hingga pemekaran KBB pada 2008, mereka harus bertaruh nyawa demi menjaga kebersihan wilayah.
Resna (40) salah seorang pengemudi senior yang telah bekerja sejak tahun 2009 dan melayani wilayah pengangkutan di kawasan Ngamprah, mengungkapkan bahwa kondisi armada yang kurang layak sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi dirinya maupun rekan-rekan sejawatnya.
”Secara garis besarnya mungkin kelihatan sendiri armada kita seperti apa. Termasuk rekan-rekan saya juga banyak armada yang mungkin disebut kurang layak untuk keselamatan kita juga ke depannya,” ungkap Resna saat ditemui di sela-sela aktivitas kerjanya, pada Jum’at (13/11/2026).
Beban kerja para pengemudi ini tergolong sangat tinggi. Mereka bekerja penuh selama tujuh (7) hari dalam sepekan, dari senin hingga minggu tanpa henti untuk melayani rute-rute utama seperti wilayah Ngamprah.
Pernyataan Resna pun diperkuat oleh seorang pengemudi yang lebih senior darinya, yakni Udin Saprudin (53), yang bertugas sejak era tahun 1998 Kabupaten Bandung (sebelum pemekaran) yang melayani di jalur ekstrim wilayah Lembang, mengakui bahwa medan menanjak dan curam di Lembang menuntut kondisi kendaraan yang prima.
Rentetan Kendala Teknis: Rem Macet hingga Pecah Ban di Jalan
Menurut Resna, operasional di lapangan kerap diwarnai kendala teknis yang membahayakan. Masalah pengereman, persneling yang keras, mesin cepat panas (overheat), ban kempis, hingga kopling bocor menjadi risiko yang harus dihadapi sewaktu-waktu saat tengah bertugas.
”Kendalanya mungkin rem bisa terjadi kadang-kadang, pengereman, persneling, kadang mesin panas dan sebagainya. Ya solusinya sebisa-bisanya kita mengajukan perbaikan,” tutur Resna.
Ia menambahkan, meski jarang mengalami mogok total yang menghentikan operasional sepenuhnya, gangguan teknis ringan seperti masalah rem dan persneling bisa terjadi satu hingga dua kali dalam sebulan.
Padahal, keterlambatan delay selama 4 jam saja sudah cukup membuat jadwal pengangkutan terganggu dan memicu gelombang protes dari warga.
Tantangan para pengemudi tidak berhenti pada kondisi fisik truk. Distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar juga kerap menjadi penghambat. Resna mengungkapkan, para sopir sering kali harus membuang waktu berjam-jam hanya untuk mengantre karena stok solar di SPBU kosong.
”Kadang-kadang satu yang kita jadi masalah juga masalah solar. BBM kadang-kadang di pomnya enggak ada. Kita nunggu dulu, ngantre dulu nungguin solar dulu,” keluhnya.
Selain itu, proses pembuangan akhir di TPA Sarimukti yang beroperasi mulai pukul 05.00 atau 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB kerap menyisakan cerita pilu.
Meski saat ini kondisinya mulai membaik setelah dibukanya Zona 5, dibandingkan era 4 zona yang memaksa sopir mengantre hingga sehari semalam, antrean panjang masih sering terjadi, terutama saat musim hujan tiba karena jalur yang licin dan rawan membuat rem macet.
”Antrean itu sempat kita sampai jaraknya kurang lebih 3 kilometer dari gerbang, sampai ke rel kereta api pernah ngantre,” kenang salah seorang pengemudi.
Akibat antrean yang mengular, para pengemudi sering kali terpaksa berangkat sejak waktu magrib dan harus menginap di area TPA Sarimukti demi mendapatkan giliran pembuangan. Ironisnya, di lokasi antrean tersebut, fasilitas dasar bagi para pekerja sangat minim.
”Yang jadi masalah itu sebenarnya bukan masalah antreannya. Enggak ada warungnya itu sebenarnya, istirahat enggak ada tempat istirahat. Buat ke toilet susah. Suka dukanya benar-benar merasakan pas ketika kita ke sana,” ujar para sopir serempak sambil memohon adanya perhatian terkait fasilitas pendukung.
‘Serba Salah di Hadapan Masyarakat’
Keterlambatan yang disebabkan oleh antrean di TPA, kendala solar, maupun kerusakan armada di jalan berujung pada satu muara: para pengemudi kerap menjadi sasaran kemarahan warga.
Seperti pengakuan dari Sani Ahmad (28), menurut dia, tuntutan masyarakat agar sampah diangkut tepat waktu setiap hari kerap berbenturan dengan kondisi riil di lapangan yang tidak diketahui oleh warga masyarakat.
”Jadi karena delay di TPA ngantri, kami ke lokasi bisa kerja sampai malam. Sedangkan tuntutan masyarakat kan hari ini harus diangkut. Masyarakat tidak mengetahui sampai ke situ. Minimal dari UPT atau Dinas ada kesadaran dan edukasi lah. Akhirnya yang disalahkan ya kami sebagai driver,” ucapnya.
”Warga kan tahunya, ‘kenapa ini belum datang jam 8?’. Komplainan itu yang bikin kita di sudutin, kita juga ngerasa kayak terus yang ngebela kita siapa?” tanbahnya menggambarkan beban psikologis di lapangan.
Meskipun dihadapkan pada dilema fisik kendaraan yang uzur, ketiadaan fasilitas memadai di TPA, serta komplain warga yang terus berdatangan, para pengemudi UPT Kebersihan DLH KBB tetap bertekad menjalankan kewajiban mereka semaksimal mungkin demi menjaga kebersihan di Bandung Barat.
Dengan adanya perhatian khusus serta rencana intervensi strategis dari Komisi III DPRD KBB, melalui peralihan sistem pengadaan menjadi sewa armada penuh di tahun 2027 mendatang, para pahlawan kebersihan ini menaruh harapan besar agar aspek keselamatan kerja, efisiensi operasional, dan kualitas pelayanan publik dapat benar-benar direalisasikan secara tuntas. **(DRIV)
About the Author
