Banyuwangi – Jurnalpolisi.id
Selamat datang di era birokrasi konten, di mana jabatan publik dijalankan seperti menjadi influencer, dan kerja nyata sering kalah oleh jumlah views dan engagement.
Fenomena ini tidak terjadi secara kebetulan di Banyuwangi. Dunia birokrat kini bergerak dalam logika pasar digital. Popularitas tidak lagi diraih melalui hasil kerja nyata, tetapi melalui algoritma media sosial. Semakin sering muncul di laman media sosial, semakin kuat citra, semakin besar peluang elektoral.
Andah Wibisono, S.H, M.H menyebutnya “society of the spectacle”: di mana realitas bukan lagi yang penting, tetapi representasinya. Pejabat tidak perlu sepenuhnya bekerja mereka cukup terlihat bekerja.
Andah Wibisono juga menambahkan semestinya pejabat (birokrat) mencontoh Hj.Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, SPd, MKP, (Bupati) Dan Ir. H. Mujiono, M.Si. (Wakil Bupati) bekerja dengan nyata dan popularitas itu bonus, bukan sebuah tujuan. Kalau semua keputusan dibuat berdasarkan like dan komentar, maka kebijakan akan jadi drama.
Andah mengingatkan, pemimpin (birokrat) bukan panggung komedi atau sesi unboxing bantuan sosial.Seorang birokrat seharusnya memiliki kemampuan berpikir kreatif, gaya berpikir visioner.
Apa yang di terapkan oleh Mantan Menpan-RB sekaligus Bupati Banyuwangi 2 (dua) periode Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si sampai Bupati Hj Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, SPd, MKP, sangat selektif dalam memilih seorang birokrat harus memiliki ; berfikir visioner , cakap ,loyal serta lugas.Ternyata terbukti dalam roda pemerintahannya mempunyai super team yang kuat dan cakap, kendati saat ini beberapa fenomena pemimpin (birokrat) konten.
Kenapa saya katakan pemimpin (birokrat) konten?, pemimpin (birokrat) boleh bersosial media. Tapi kalau lebih sering ambil angle kamera daripada ambil keputusan penting, kita sedang salah arah. Banyuwangi butuh pemimpin (birokrat) yang mampu mengimplementasikan visi misi kepala daerah dan wakilnya, bukan content creator yang kebetulan pegang jabatan.Masalahnya, publik kini sering lebih mengenal warna filter Instagram, TikTok , Facebook sang pejabat (birokrat) daripada isi kebijakannya.
Alasan sosok Hj Ipuk Fiestiandani Azwar Anas SPd, MKP, dan Ir. H. Mujiono, M.Si. seorang pemimpin (birokrat) wajib memiliki jiwa visioner mampu menetapkan visi dan misi yang jelas serta terarah bagi organisasi di bawah naungannya. Strategi yang digunakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pencapaian sebelumnya. Selain itu, pemimpin visioner cenderung akan lebih mempunyai daya pikir yang kreatif untuk memimpin lembaga atau organisasi yang dipimpinnya.
Namun tidak mengurangi keberhasilan Hj. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas SPd, MKP, dan Ir. H. Mujiono, M.Si harmonisasi kepemimpinannya tercipta hingga kini. Namun banyak sosok pemimpin (birokrat) kini dirancang seperti produk. Ada tim kreatif, konsultan citra, narasi visual, hingga manajemen krisis khusus untuk media sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, rapat birokrasi pun dibuat vlog, bukan untuk transparansi, tapi untuk dramatisasi. Pemerintahan berubah menjadi pertunjukan semi-reality show.
Andah Wibisono menyatakan Jika dibiarkan, pemerintahan berubah bukan menjadi ruang pelayanan serta diskusi, melainkan ruang komentar. Media sosial tidak salah. Pejabat (birokrat) yang berbagi kegiatan kepada publik pun tidak keliru. Yang salah adalah ketika sorotan jadi tujuan utama, dan rakyat jadi latar belakang visual.
“Pemimpin sejati bukan yang paling sering muncul di laman media sosial serta layar, tapi yang paling dirindukan ketika layar dimatikan,” tutup Andah.
Karena pada akhirnya, Banyuwangi tidak butuh pejabat (birokrat) yang pandai mengatur konten. Banyuwangi butuh pejabat yang berani bekerja dan selaras dengan visi misi kepala daerah, meski tanpa satu kamera pun melihat.Tegasnya.(Boby)
Narasumber: Noto
About the Author
