Bandung – jurnalpolisi.id
Polda Jawa Barat memastikan seluruh proses seleksi penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, dan Tamtama Polri Tahun 2026 berjalan secara bersih, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip humanis.
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar Kombes Pol. Fadly Samad menegaskan, keterbukaan menjadi bagian utama dalam seluruh tahapan rekrutmen calon anggota Polri di wilayah Jawa Barat.
“Selesai tes nilai langsung terpampang di layar, semua peserta bisa melihat hasilnya, baik nilainya sendiri maupun peserta lain,” kata Kombes Pol. Fadly Samad dalam keterangannya, Kamis (27/5/2026).
Menurutnya, sistem seleksi terbuka tersebut telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir sebagai bentuk komitmen Polri dalam menciptakan proses penerimaan yang objektif dan bebas dari praktik percaloan maupun kecurangan.
Dalam pelaksanaannya, peserta dapat langsung mengetahui hasil ujian melalui layar komputer dan monitor yang tersedia di lokasi tes. Bahkan, apabila terdapat ketidaksesuaian nilai, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi kepada panitia pelaksana.
“Peserta tes ketika merasa nilainya tidak sesuai, diberikan kesempatan untuk mengoreksi kepada panitia. Mereka juga sudah mengetahui bobot penilaian akademik, psikologi, maupun jasmani. Dengan sistem terbuka ini, calon taruna bisa menghitung sendiri hasil yang diperoleh,” ujarnya.
Proses seleksi dilakukan secara bertahap mulai dari pendaftaran online, verifikasi administrasi, pemeriksaan administrasi awal (rikmin awal), pemeriksaan kesehatan tahap pertama (rikkes 1), hingga tes psikologi berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Selanjutnya, peserta mengikuti tahapan akademik, tes komputer, Mental Ideologi (MI), Penelusuran Mental Kepribadian (PMK), pemeriksaan kesehatan tahap kedua (rikkes 2), tes kesamaptaan jasmani, wawancara psikologi dan PMK, hingga pemeriksaan administrasi akhir sebagai penentu kelulusan.
Untuk menjaga integritas seleksi, panitia menerapkan pemeriksaan ketat sebelum peserta memasuki ruang ujian. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan tidak ada perangkat komunikasi maupun alat lain yang dapat digunakan untuk berbuat curang selama tes berlangsung.
“Tes CAT ini dirancang untuk mengukur potensi dan karakter peserta secara objektif. Setiap peserta memiliki kesempatan yang sama, dan hasilnya murni berdasarkan kemampuan masing-masing,” tutur Fadly.
Selain pengawasan internal yang melibatkan Itwasda dan Bid Propam Polda Jabar, proses seleksi juga diawasi unsur eksternal dari organisasi masyarakat guna memastikan seluruh tahapan berjalan jujur, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku.
Kombes Pol. Fadly Samad menegaskan, seluruh proses penerimaan anggota Polri mengedepankan prinsip meritokrasi dan integritas sebagai bagian dari transformasi Polri Presisi. Tidak ada perlakuan khusus terhadap peserta tertentu karena kelulusan sepenuhnya berdasarkan kemampuan individu masing-masing.
Sementara itu, Kabagbinkar Ro SDM Polda Jabar AKBP Condro Sasongko menilai keterbukaan dalam proses rekrutmen menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Polda Jabar memastikan tidak ada jalan pintas dalam seleksi penerimaan anggota Polri, baik Taruna Akpol, Bintara, maupun Tamtama. Setiap peserta yang lulus adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria kemampuan dan integritas,” ujar Condro.
Melalui proses seleksi yang profesional, objektif, dan transparan tersebut, Polda Jawa Barat berharap dapat menghasilkan calon anggota Polri yang unggul, berintegritas, serta siap menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di masa mendatang.
Dikeluarkan oleh Bid Humas Polrestabes Bandung| 27/05/2026
JURNAL POLISI NEWS | (M.YP/TEAM/RED)
About the Author
