JAKARTA — jurnalpolisi.id
Gerbong mutasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali bergerak. Lima jabatan strategis, mulai dari Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri hingga empat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), mengalami pergantian kepemimpinan. Rotasi tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi yang membawa harapan baru terhadap penguatan pengawasan internal, pemeliharaan keamanan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) digelar di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026). Prosesi tersebut dipimpin langsung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan berlangsung secara tertutup.
Lima posisi yang diserahterimakan meliputi Irwasum Polri, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Maluku, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Bali. Pergantian ini bukan sekadar perubahan nama dalam struktur organisasi, melainkan juga membawa tanggung jawab besar bagi para pejabat yang menerima amanah baru.
Di tengah beragam tantangan keamanan dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan aparat, kepemimpinan kepolisian dituntut mampu menghadirkan kinerja yang terukur, responsif, profesional, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Lima Posisi Strategis, Berikut Daftar Pejabat yang Berganti
Dalam rotasi tersebut, jabatan Irwasum Polri diserahterimakan dari Komjen Wahyu Widada kepada Komjen Asep Edi Suheri.
Sementara itu, posisi Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya diemban Asep Edi Suheri kini diserahkan kepada Komjen Dadang Hartanto.
Jabatan Kapolda Maluku yang sebelumnya diemban Dadang Hartanto selanjutnya diserahkan kepada Irjen Suwondo Nainggolan.
Pergantian kepemimpinan juga terjadi di Jawa Timur. Jabatan Kapolda Jawa Timur diserahterimakan dari Irjen Nanang Avianto kepada Irjen Dekananto Eko Purwono.
Adapun jabatan Kapolda Bali kini dijabat Irjen Pasma Royce, menggantikan Irjen Daniel Adityajaya.
Perubahan tersebut menempatkan para pejabat baru pada posisi dengan karakteristik tantangan yang berbeda. Setiap wilayah membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi keamanan, dinamika sosial, serta kebutuhan pelayanan masyarakat setempat.
Irwasum Polri dan Pentingnya Pengawasan Internal
Pergantian Irwasum Polri menjadi salah satu perhatian dalam rangkaian sertijab tersebut. Jabatan ini berkaitan dengan fungsi pengawasan internal yang berperan penting dalam mendukung tata kelola organisasi, akuntabilitas, serta evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan kepolisian.
Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Di sisi lain, evaluasi internal juga menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki prosedur, dan mendorong peningkatan kualitas kinerja personel.
Pergantian kepemimpinan di posisi tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan fungsi pengawasan serta mendukung upaya pembenahan organisasi secara berkelanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menjaga keamanan, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjalankan aturan, keterbukaan terhadap evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
Kapolda Baru Menghadapi Tantangan di Wilayah Masing-Masing
Di Polda Metro Jaya, kepemimpinan baru dihadapkan pada kebutuhan pelayanan kepolisian di kawasan metropolitan dengan mobilitas penduduk dan aktivitas masyarakat yang tinggi. Penanganan gangguan keamanan, pelayanan laporan warga, pengaturan lalu lintas, serta penegakan hukum menjadi bagian dari tugas yang membutuhkan koordinasi dan respons cepat.
Sementara itu, wilayah Maluku memiliki karakteristik geografis kepulauan yang menuntut koordinasi pelayanan kepolisian sesuai kondisi wilayah. Kedekatan aparat dengan masyarakat dan kemampuan merespons persoalan keamanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas.
Di Jawa Timur, kesinambungan pengamanan wilayah, pelayanan publik, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian dari tantangan kepemimpinan Polda.
Adapun di Bali, pelayanan kepolisian juga berkaitan dengan keamanan masyarakat, aktivitas pariwisata, mobilitas pengunjung, serta pemeliharaan ketertiban di berbagai kawasan kegiatan ekonomi.
Meski memiliki karakteristik berbeda, seluruh wilayah tersebut menghadapi tuntutan yang sama: menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, adil, dan dapat dipercaya.
Polri Tegaskan Mutasi Berdasarkan Kebutuhan Organisasi
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi perwira tinggi merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya memperkuat organisasi.
Menurutnya, penempatan pejabat mempertimbangkan kompetensi, kapabilitas, integritas, rekam jejak, serta prinsip meritokrasi.
“Pergantian jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui penempatan personel sesuai kompetensi, kapabilitas, dan integritasnya. Kami juga mengapresiasi pengabdian pejabat lama yang telah memberikan kontribusi bagi institusi. Setiap amanah jabatan diharapkan dapat dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Isir dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap jabatan memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan dengan standar profesionalisme. Para pejabat baru diharapkan mampu meneruskan program yang telah berjalan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan organisasi di wilayah tugas masing-masing.
Kapolri Minta Pejabat Baru Segera Bergerak
Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing.
Mereka juga diminta melanjutkan program kerja yang telah berjalan agar pergantian kepemimpinan tidak mengganggu kesinambungan pelayanan maupun pelaksanaan tugas kepolisian.
Arahan tersebut sekaligus menempatkan kemampuan beradaptasi, koordinasi, dan konsistensi pelaksanaan program sebagai hal penting bagi para pejabat yang menerima amanah baru.
Dalam praktiknya, masyarakat akan menilai kepemimpinan kepolisian melalui hal-hal konkret: bagaimana laporan warga ditangani, seberapa cepat aparat merespons keadaan darurat, bagaimana proses penegakan hukum dijalankan, serta sejauh mana hak masyarakat dihormati.
Karena itu, pergantian pejabat diharapkan tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi diikuti langkah nyata dalam peningkatan mutu pelayanan.
Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” Harus Terlihat dalam Pelayanan
Kadiv Humas Polri menegaskan bahwa para Kapolda dan pejabat utama diminta mengedepankan pelayanan yang humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat, sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat.
“Dengan semangat tersebut, para pejabat diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ucap Isir.
Semangat tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan institusi kepolisian tidak hanya diukur dari pelaksanaan operasi atau penanganan perkara, tetapi juga dari kualitas interaksi antara aparat dan warga dalam kehidupan sehari-hari.
Pelayanan yang jelas, komunikasi yang baik, penanganan pengaduan yang bertanggung jawab, serta penegakan hukum yang sesuai prosedur merupakan sejumlah aspek yang dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Publik Menanti Bukti Nyata, Bukan Sekadar Pergantian Jabatan
Rotasi lima jabatan strategis ini membawa tanggung jawab besar bagi para pejabat yang baru menerima amanah. Masyarakat tentu berharap adanya kesinambungan program, peningkatan kualitas pelayanan, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Pada akhirnya, keberhasilan pergantian kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh prosesi sertijab, melainkan oleh hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.
Penguatan pengawasan internal, respons terhadap pengaduan, perlindungan terhadap warga, serta pelayanan yang transparan menjadi bagian dari pekerjaan yang perlu terus dievaluasi.
Dengan arahan agar para pejabat segera beradaptasi dan mengedepankan pelayanan humanis, Polri menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kini, tantangan bagi para pejabat baru adalah membuktikan amanah tersebut melalui kinerja nyata di lapangan, menjaga profesionalisme, dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Editor: Ismail Marjuki
About the Author
