
Langgur, jurnalpolisi.id
Kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers tidak boleh berhenti sebatas hubungan formal maupun kepentingan publikasi kegiatan pemerintahan. Lebih dari itu, kolaborasi tersebut harus menjadi ruang komunikasi yang sehat, terbuka, dan profesional dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut mengemuka dalam pertemuan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara, Karel Rahayaan, bersama sejumlah insan pers di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Karel mengajak wartawan dan pengelola media membangun praktik jurnalistik yang menyejukkan dengan tetap mengedepankan fakta, verifikasi, keberimbangan, serta tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan di tengah kehidupan masyarakat.
Seruan tersebut sekaligus menempatkan falsafah Ain Ni Ain sebagai nilai sosial yang perlu dirawat bersama, terutama dalam menjaga persaudaraan, keharmonisan, dan martabat masyarakat Kei di tengah dinamika informasi yang semakin terbuka.
Pers Bukan Hanya Mitra Publikasi, tetapi Pilar Kontrol Sosial
Dalam arahannya, Karel menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis dalam perjalanan pembangunan daerah. Pers tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan jalannya pemerintahan tetap berada dalam perhatian masyarakat.
Karena itu, hubungan pemerintah dan media harus dibangun atas dasar komunikasi terbuka, saling menghormati, serta pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia mendorong insan pers agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik melalui proses verifikasi dan konfirmasi yang memadai. Pemberitaan juga diharapkan tidak sekadar mengejar perhatian pembaca, tetapi memberikan nilai edukasi dan mencerdaskan masyarakat.
Namun, semangat jurnalisme sejuk tidak berarti menghilangkan kritik. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik merupakan bagian penting dari kontribusi pers dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satu perhatian yang disampaikan Karel adalah pentingnya menjaga harkat dan martabat perempuan Kei serta menghormati batas-batas wilayah adat atau wahán sion.
Menurutnya, sensitivitas terhadap nilai adat dan budaya lokal perlu menjadi perhatian dalam penyajian informasi agar pemberitaan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun gesekan sosial di tengah masyarakat.
Falsafah Ain Ni Ain yang mengandung makna persaudaraan dan kesatuan menjadi landasan penting dalam merawat kehidupan sosial masyarakat Kei.
Dalam konteks jurnalistik, pemahaman terhadap nilai-nilai lokal bukan berarti membatasi kebebasan pers. Justru, pengetahuan terhadap konteks sosial dan budaya akan membantu wartawan menyajikan berita secara lebih cermat, proporsional, serta tidak mengabaikan martabat masyarakat yang menjadi objek pemberitaan.
Dengan demikian, profesionalisme wartawan tidak hanya diukur dari kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga dari ketepatan memahami persoalan dan kemampuan menjaga etika dalam setiap karya jurnalistik.
Keterbukaan Informasi Menjadi Kunci Kepercayaan Publik
Dalam pertemuan tersebut, Karel juga menyoroti pentingnya komunikasi antara wartawan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Apabila terdapat persoalan pembangunan maupun kebijakan pemerintah yang membutuhkan penjelasan, insan pers diharapkan membangun komunikasi dengan pihak terkait agar informasi yang disajikan memiliki dasar yang jelas.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut responsif dalam memberikan data, penjelasan, dan klarifikasi terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Sebab, keterlambatan atau tertutupnya akses informasi dapat membuka ruang berkembangnya spekulasi dan kesimpangsiuran di tengah publik.
Hubungan yang profesional antara pemerintah dan pers harus memberikan ruang bagi pertanyaan kritis, klarifikasi, serta hak masyarakat untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
Kemitraan Media dan Pemenuhan Hak Sesuai MOU
Selain membahas kualitas pemberitaan, pertemuan tersebut turut menyinggung hak-hak kemitraan media sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Karel menyampaikan bahwa pemenuhan hak kemitraan akan dilaksanakan sepanjang persyaratan administrasi dan ketentuan yang telah disepakati dapat dipenuhi.
Aspek tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pola kerja sama yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, hubungan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan pers tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Kerja sama administratif maupun dukungan kemitraan tidak boleh mengurangi independensi redaksi dalam menentukan sudut pandang dan materi pemberitaan.
Merawat Persaudaraan, Mengawal Pembangunan
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali pemahaman bahwa pemerintah dan pers memiliki peran berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi.
Pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan, sedangkan pers menjalankan fungsi informasi, pendidikan, serta kontrol sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Keduanya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, meskipun dengan kedudukan dan kewenangan yang berbeda.
Di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus pemberitaan digital, Maluku Tenggara membutuhkan ruang informasi yang sehat. Ruang yang tidak hanya mampu menyampaikan keberhasilan pembangunan, tetapi juga memberikan tempat bagi persoalan masyarakat untuk diangkat, dikritisi, dan dicarikan penyelesaiannya.
Semangat Ain Ni Ain diharapkan menjadi perekat dalam menjaga hubungan sosial masyarakat Kei, sementara prinsip independensi dan profesionalisme tetap menjadi fondasi utama bagi insan pers.
Pada akhirnya, membangun Maluku Tenggara bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pers, masyarakat, tokoh adat, dan seluruh elemen daerah memiliki peran dalam menjaga persatuan sekaligus mengawal pembangunan agar berjalan sesuai kepentingan publik.
Sebab, jurnalisme yang berkualitas bukanlah jurnalisme yang hanya menyenangkan kekuasaan, melainkan jurnalisme yang berani menyampaikan kebenaran, menghormati martabat manusia, dan tetap menjaga kepentingan masyarakat.
Publish by (Melky_JPN)




