
Labusel Sumut – jurnalpolisi.id
Dalam rangka melakukan Pencegahan Penyalahgunaan anggaran di daerah kabupaten Labuhan batu selatan, agar setiap Rupiah dapat
di pergunakan sesui kebutuhan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah optimal sehingga di cegah tidak terjadi Penyimpangan karna saat ini Tak Bisa Disembunyikan.
“Kejatisu Muhibuddin, di selah ke giatan sosialisasi hukum sembari menyerahkan sertifikat tanah wakaf masjid di pendopo rumah dinas Bupati.
Labuhanbatu Selatan, Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Muhibuddin, SH, MH, ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Selasa 17/11/2026.
Dalam sosialisasi itu kajati memperingatkan keras bagi seluruh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan batu selatan,
Bupati juga menyampai
Pesannya tegas yang dikatakannya, jangan bermain-main dengan uang negara, sebab pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawab kan dan setiap potensi penyimpangan memiliki konsekuensi hukum.
Peringatan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Antikorupsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Labuhan batu selatan, yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Jalan Lintas Sumatera, kecamatan kota pinang.
Dalam kegiatan sosialisasi hukum itu Mengusung tema penguatan kepatuhan hukum bagi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola yang baik dan peningkatan pelayanan publik, kegiatan ini mengingatkan pejabat agar tidak menjadikan jabatan dan kewenangan sebagai celah mempermainkan anggaran.
Dalam kegiatan tersebut, Muhibuddin juga menyoroti kehadiran perangkat daerah penerima dana revitalisasi, Dari informasi yang disampaikan dalam forum, terdapat 48 penerima dana revitalisasi, namun yang hadir hanya dua orang.
Ketika persoalan itu disinggung, Kepala Dinas Pendidikan beralasan kondisi geografis dan kultur wilayah yang berjauhan menjadi kendala, sehingga kehadiran lebih diprioritaskan untuk wilayah Kecamatan Kotapinang, Situasi ini menjadi catatan tersendiri mengenai keseriusan perangkat daerah dalam mengikuti kegiatan penguatan kepatuhan hukum.
Sorotan lainnya muncul juga saat penyerahan sertifikat wakaf tanah masjid secara simbolis. Muhibuddin mempertanyakan tidak hadirnya para nazir atau pengelola masjid sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan tanah wakaf tersebut.
Dengan nada kritis, ia menyampaikan, “Ada apa dengan Kemenag ini? Saya melihat tidak ada keakraban pada kenaziran masjid yang ada di Labusel,” cetusnya. Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam forum, sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan pihak yang benar-benar berkepentingan dalam setiap proses pelayanan dan penyerahan dokumen.
Ketika dikonfirmasi media mengenai ketidakhadiran para nazir, Kepala Kantor Kementerian Agama Labusel mengarahkan agar persoalan tersebut ditanyakan kepada kepala seksi yang membidangi. Ia kemudian memberikan nomor kontak pejabat terkait. Namun, hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi melalui WhatsApp kepada pejabat tersebut belum memperoleh jawaban.
Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang, Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, Ketua DPRD Ari Winata, Wakapolres Labusel Kompol Moch Guntur Pryantoko, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan kepala sekolah dari UPT Kecamatan Kotapinang.
Kehadiran Kajatisu seharusnya tidak sekadar menjadi agenda seremonial yang selesai setelah acara ditutup.
Bagi setiap pejabat dan pengguna anggaran, ini merupakan alarm keras bahwa uang negara bukan milik pribadi, jabatan bukan tameng hukum, dan setiap rupiah yang dibelanjakan wajib dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai sosialisasi antikorupsi di anggap hanya ramai di pendopo, tetapi praktik pengelolaan anggaran justru jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, “Tegasnya.
Liputan M Suyanto Wartawan Jurnal Polisi kab Labusel Sumut.




