BALIKPAPAN – jurnalpolisi.id
Polda Kalimantan Timur memperkuat upaya penanganan pengangguran melalui Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni menjalin kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas akses kerja bagi masyarakat, khususnya tenaga kerja lokal di Kalimantan Timur.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polda Kaltim, Balai Pelatihan Vokasi, dan APINDO di Ruang Rapat Kapolda Kaltim, Rabu (11/11/2026).
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara lembaga pelatihan vokasi dengan dunia usaha dan industri. Melalui sinergi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja sehingga memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia industri.
Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., M.H., C.F.E., CFrA, memberikan perhatian terhadap persoalan pengangguran yang dinilai membutuhkan penanganan bersama melalui kolaborasi lintas sektor.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, menurutnya, perlu berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi dan daya saing dalam memasuki pasar kerja.
Kabidhumas Polda Kaltim Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., menjelaskan bahwa POLIRAN merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan sosial masyarakat. Program ini juga menjadi pengembangan peran kepolisian melalui pendekatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial. Melalui program POLIRAN, kami mendorong sinergi dengan lembaga pelatihan vokasi dan dunia usaha agar masyarakat memiliki keterampilan serta akses terhadap kesempatan kerja,” ungkapnya.
Ia mengatakan, persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi pengusaha, serta dunia industri untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas.
Dalam hal ini, Polda Kaltim mengambil peran sebagai penghubung dan fasilitator agar kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja kompeten dapat dipertemukan dengan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
Tedy menegaskan, keberhasilan POLIRAN tidak cukup diukur dari penandatanganan nota kesepahaman, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Harapan kami, kerja sama ini dapat ditindaklanjuti melalui pelatihan vokasi berbasis kompetensi, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta fasilitasi akses penempatan kerja sesuai kebutuhan dan kualifikasi perusahaan. Dengan demikian, program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menilai peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki hubungan erat dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Masyarakat yang memiliki keterampilan, produktivitas, dan kesempatan memperoleh pekerjaan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan kondusif.
Melalui kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan APINDO, Polda Kaltim berharap POLIRAN dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya membuka akses pelatihan, tetapi juga mendorong penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Langkah ini sekaligus menjadi kontribusi Polda Kaltim dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian daerah, serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kalimantan Timur.
( Alfian )
About the Author
