BANDUNG – jurnalpolisi.id
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Peluncuran program tersebut ditandai dengan penyelenggaraan bursa kerja (job fair) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini mempertemukan ribuan pencari kerja dengan sejumlah perusahaan dari berbagai sektor industri.
Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan bahwa persoalan pengangguran tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dapat berdampak terhadap kondisi sosial dan stabilitas keamanan masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan lapangan pekerjaan berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial yang apabila tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi gangguan kamtibmas.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.
Ia menjelaskan, POLIRAN merupakan bentuk transformasi pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah preventif melalui pemberdayaan masyarakat.
Dengan membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan, Polri berharap dapat mendorong peningkatan kesejahteraan sekaligus menekan potensi kerawanan sosial.
Program POLIRAN sebelumnya telah dikembangkan Suyudi saat menjabat sebagai Kapolda Banten. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, program tersebut kemudian diperluas menjadi gerakan nasional dengan melibatkan jajaran kepolisian di berbagai wilayah.
Kapolri menegaskan, pelaksanaan POLIRAN bukan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Sebaliknya, Polri berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan masyarakat pencari kerja.
Implementasinya dilakukan melalui penyediaan informasi lowongan pekerjaan, fasilitasi pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga membantu proses penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Selain membuka akses pekerjaan, Kapolri juga menyoroti praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja yang dinilai merugikan masyarakat.
Ia menegaskan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan kerja melalui proses seleksi yang transparan, adil, dan bebas dari praktik ilegal.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Suyudi.
Kapolri meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik percaloan tenaga kerja, baik yang dilakukan oleh pihak luar maupun oknum yang berada di lingkungan perusahaan.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Untuk memastikan praktik tersebut ditindaklanjuti, Kapolri juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda agar mengambil langkah tegas terhadap pelaku percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.
Penegakan hukum tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan POLIRAN sehingga masyarakat dapat mengakses kesempatan kerja tanpa terbebani pungutan liar, intimidasi, maupun praktik perantara ilegal.
Melalui program ini, Polri berupaya memperkuat pendekatan pemeliharaan keamanan yang tidak hanya mengandalkan penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh akar persoalan sosial di tengah masyarakat.
POLIRAN sekaligus menjadi implementasi semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, dengan menempatkan kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam membantu menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari melalui kolaborasi dan langkah nyata.
Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan berbagai elemen masyarakat, program ini diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.
Peluncuran POLIRAN tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Irjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho yang mewakili Menteri P2MI, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat.
Dari jajaran Polri, kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, dan Kadiv Propam Polri.
Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, serta organisasi profesi pengamanan.
( Alfian )
About the Author
