Langgur, jurnalpolisi.id
Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan kualitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Penegasan itu disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, pada Kamis (20/08/2026).
Dalam sambutannya, Bupati mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa pelantikan bukan sekadar kegiatan administratif maupun seremoni pergantian dan pengisian jabatan. Lebih dari itu, pelantikan merupakan momentum untuk meneguhkan amanah, tanggung jawab, serta komitmen memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, daerah, dan negara.
“Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kedudukan atau kewenangan. Semakin tinggi jabatan yang dipercayakan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dilaksanakan,” tegasnya.
Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat ini membutuhkan kepemimpinan birokrasi yang kuat, profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik tidak boleh hanya berperan sebagai pelaksana rutinitas administrasi, tetapi harus mampu tampil sebagai pemimpin yang dapat membaca persoalan, mengambil keputusan, menghadirkan solusi, serta memastikan setiap program dan kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati bahkan menekankan agar para pejabat memiliki orientasi kepemimpinan yang solutif.
“Jadilah pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah, bukan sekadar melaporkan masalah,” tegasnya.
Ia mengatakan, setiap persoalan yang dihadapi masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab bersama sebagai aparatur pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan kepekaan, kepedulian, serta keberanian mengambil langkah yang cepat, tepat, dan terukur.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Menurut Bupati, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak dini melalui sistem pencegahan dan kesiapsiagaan yang baik.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya bergerak setelah terjadi bencana, tetapi harus mampu membangun sistem pencegahan, kesiapsiagaan, koordinasi, dan respons yang cepat agar risiko terhadap masyarakat, lingkungan, dan fasilitas umum dapat diminimalkan,” ujarnya.
Perkuat Kolaborasi Antarperangkat Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan seluruh pejabat agar menghilangkan ego sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menegaskan, tidak boleh ada perangkat daerah yang merasa bekerja sendiri-sendiri. Keberhasilan pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama dan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu organisasi maupun satu individu.
Karena itu, koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi antarpemerintah daerah harus terus diperkuat. Setiap perangkat daerah diminta mengedepankan semangat kebersamaan serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Persoalan pembangunan yang kompleks tidak dapat diselesaikan dengan cara bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun budaya kerja birokrasi yang saling mendukung, saling menguatkan, dan bergerak dalam satu arah,” katanya.
Bupati berharap para pejabat yang dilantik dapat menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
Kepemimpinan yang dibangun, kata dia, harus mampu menghadirkan birokrasi yang responsif, solutif, dan berorientasi pada hasil.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah bentuk penghargaan semata, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Esa.
Tinggalkan Jejak Pengabdian
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik dan meminta mereka segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Para pejabat juga diminta menjadi teladan bagi ASN yang dipimpin serta memberikan
About the Author
