Tapanuli Selatan , Jurnalpolisi.id
Delapan bulan lebih setelah banjir bandang melanda Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, pada 25 November, ratusan warga masih diliputi ketidakpastian.
Hingga kini, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak belum juga terealisasi. Pemerintah selama ini menyampaikan bahwa lokasi permukiman berada di kawasan yang dikategorikan sebagai zona merah, sehingga pembangunan rumah belum dapat dilaksanakan.
Alasan tersebut justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga menilai terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan setelah melihat adanya pembangunan fasilitas pemerintah, termasuk bangunan sekolah, di kawasan yang disebut sebagai zona merah.
Menurut mereka, apabila kawasan tersebut benar-benar berisiko dan tidak layak dijadikan permukiman, seharusnya pembangunan fasilitas pemerintah juga tidak dilakukan di lokasi yang sama.
Kekecewaan itu bahkan mencuat melalui unggahan di media sosial. Dalam video yang beredar, seorang warga menyampaikan protes kepada Bupati Tapanuli Selatan dengan nada emosional.
“Rumah kami tidak dibangun, Pak. Tapi sekolah dibangun. Katanya Huta Godang ini zona merah. Huta Godang zona merah atau Bapak yang zona merah?” ujar seorang warga dalam video yang beredar di media sosial.
Di sisi lain, masyarakat menilai perhatian pemerintah terhadap Huta Godang belum menyentuh persoalan paling mendasar, yakni kepastian tempat tinggal dan keberlangsungan hidup warga.
Meski Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah mengunjungi kawasan terdampak banjir di Garoga, warga Huta Godang mengaku hingga kini belum memperoleh titik terang mengenai nasib mereka pascabencana.
Tidak hanya soal hunian tetap, warga juga mengeluhkan belum cairnya Jaminan Hidup (Jadup) serta biaya kontrak rumah yang menjadi penopang kebutuhan mereka selama masa pemulihan.
Menurut warga, kontrak rumah untuk tempat tinggal sementara yang dijanjikan pemerintah belum sepenuhnya direalisasikan, padahal banyak keluarga kehilangan rumah akibat banjir bandang.
“Kebutuhan hidup harus dipenuhi dengan uang, bukan hanya kata-kata penenang. Orang miskin tidak akan kenyang hanya karena disuruh bersabar, meski diucapkan seribu kali,” ungkap salah seorang warga, menyuarakan harapan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata.
Selain persoalan tempat tinggal, masyarakat menilai pemulihan ekonomi desa juga belum mendapat perhatian yang memadai. Sebelum banjir, sekitar 90 persen warga Desa Huta Godang menggantungkan hidup dari sektor pertanian di lahan sawah seluas kurang lebih 300 hektare.
Namun banjir bandang menghancurkan jaringan irigasi, sementara hamparan sawah tertutup pasir dan lumpur sehingga tidak lagi dapat ditanami.
Akibatnya, sebagian besar warga kehilangan mata pencaharian dan hingga kini belum memiliki sumber penghasilan yang memadai.
Karena itu, masyarakat berharap Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, segera menghadirkan solusi konkret, baik melalui percepatan pembangunan hunian tetap, pencairan Jadup dan biaya kontrak rumah, maupun rehabilitasi lahan pertanian serta jaringan irigasi agar roda perekonomian Desa Huta Godang dapat kembali bergerak.
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan, awak media telah berupaya mengonfirmasi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, melalui pesan WhatsApp terkait kepastian pembangunan hunian tetap (huntap), pencairan Jaminan Hidup (Jadup), pembayaran biaya kontrak rumah bagi warga terdampak banjir, serta penjelasan mengenai pembangunan fasilitas pemerintah di kawasan yang disebut sebagai zona merah di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirim belum memperoleh tanggapan dari Bupati Tapanuli Selatan.
Apabila di kemudian hari Bupati atau Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan penjelasan, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari hak jawab dan pemberitaan lanjutan.(P.Harahap)
About the Author
