Padangsidimpuan , jurnalpolisi.id
Kehadiran bajaj roda tiga berbasis aplikasi Maxride di Kota Padangsidimpuan menuai penolakan dari sopir becak tradisional. Masuknya moda transportasi berbasis aplikasi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan persaingan dalam perebutan penumpang dan mengancam keberlangsungan mata pencaharian sopir becak serta angkutan kota (angkot) yang selama ini menjadi bagian dari transportasi masyarakat.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kehadiran teknologi transportasi baru, tetapi juga menyentuh regulasi dan penataan angkutan umum di Kota Padangsidimpuan.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan, khususnya Wali Kota Letnan Dalimunthe dan Dinas Perhubungan, didesak menjelaskan secara terbuka bagaimana dasar hukum, mekanisme perizinan, jumlah armada, wilayah operasi dan ketentuan pelayanan bajaj roda tiga berbasis aplikasi Maxride di wilayah kota.
Sopir Becak Kami Bukan Anti Kemajuan
Sudirman, salah seorang sopir becak tradisional di Padangsidimpuan, mengatakan pihaknya tidak menolak perkembangan teknologi maupun kemajuan transportasi.
Namun, ia keberatan apabila kendaraan baru dapat beroperasi dengan mudah tanpa mempertimbangkan kondisi pengemudi becak dan angkot yang sudah lebih dahulu menggantungkan kehidupan dari sektor transportasi.
“Kami bukan anti kemajuan. Tapi kalau bajaj roda tiga berbasis aplikasi seperti Maxride masuk dan jumlahnya semakin banyak, tentu kami khawatir penumpang kami semakin berkurang. Kami sudah lama mencari makan dari becak,” ujar Sudirman.
Menurutnya, sistem berbasis aplikasi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memesan kendaraan. Namun, kemudahan tersebut juga berpotensi menjadi tekanan baru bagi sopir becak tradisional yang masih mengandalkan penumpang langsung di jalan.
“Kami minta pemerintah jangan hanya melihat dari sisi teknologi dan kemudahan penumpang. Lihat juga nasib kami. Kalau penumpang semakin banyak beralih ke Maxride, bagaimana nasib sopir becak dan angkot?” katanya.
Wali Kota Diminta Jangan Membiarkan Persaingan Tanpa Kendali
Sudirman meminta Pemerintah Kota Padangsidimpuan segera melakukan penataan terhadap seluruh moda transportasi yang beroperasi di wilayah kota. Pemerintah dinilai harus memastikan kehadiran bajaj roda tiga berbasis aplikasi Maxride tidak menciptakan persaingan yang merugikan pelaku transportasi tradisional.
Ia juga meminta adanya dialog terbuka antara pemerintah, pengelola atau operator Maxride, sopir becak, sopir angkot serta pihak terkait lainnya.
“Kami tidak meminta dibela secara berlebihan. Kami hanya meminta aturan yang adil. Kalau Maxride boleh beroperasi, harus jelas berapa jumlahnya, wilayah operasinya bagaimana dan bagaimana perlindungan terhadap kami yang sudah lama bekerja,” tegas Sudirman.
Menurutnya, pemerintah jangan sampai baru bertindak setelah pendapatan sopir becak dan angkot terpuruk. Regulasi harus dibuat sebelum persoalan membesar, bukan setelah terjadi konflik atau penurunan drastis jumlah penumpang.
Maxride Dinilai Bisa Mengubah Peta Transportasi Padangsidimpuan
Kehadiran Maxride sebagai layanan bajaj roda tiga berbasis aplikasi berpotensi mengubah pola masyarakat dalam menggunakan transportasi. Dengan pemesanan melalui aplikasi, penumpang dapat memperoleh layanan secara lebih terorganisasi dan berbasis teknologi.
Namun, perubahan tersebut juga menuntut pemerintah melakukan kajian terhadap daya tampung angkutan umum, jumlah armada, rute atau wilayah pelayanan, tarif, keselamatan, serta dampak ekonomi terhadap pengemudi transportasi yang telah beroperasi sebelumnya.
Jika pertumbuhan moda baru tidak diimbangi regulasi yang jelas, sopir becak dan angkot khawatir mereka akan terdesak secara perlahan. Kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru karena sektor transportasi merupakan sumber pendapatan bagi banyak keluarga.
“Jangan Sampai Modernisasi Membunuh yang Tradisional”
Sudirman menegaskan bahwa pemerintah harus mampu mencari jalan tengah. Modernisasi transportasi menurutnya tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menghilangkan ruang hidup bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan nafkah dari becak tradisional.
“Silakan ada Maxride, silakan transportasi berkembang. Tapi jangan sampai modernisasi ini justru membunuh kami yang tradisional. Kami juga warga Padangsidimpuan yang butuh pekerjaan dan penghasilan,” ujarnya.
Ia berharap Wali Kota Padangsidimpuan segera turun tangan dan memberikan kepastian kepada para sopir becak dan angkot mengenai arah kebijakan transportasi ke depan.
“Kami hanya ingin pemerintah adil. Jangan sampai bajaj berbasis aplikasi semakin berkembang, sementara becak dan angkot dibiarkan mati perlahan karena kehilangan penumpang,” pungkas Sudirman.(P.Harahap)
About the Author
