BALIKPAPAN jurnalpolisi.id
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) mengajak awak media untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan Tiara Dinanti selaku Analis Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalsul dalam kegiatan Sarapan Bareng bersama awak media yang berlangsung Rabu, 11 November 2026, di Restoran Decape, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
Dalam kesempatan tersebut, Tiara Dinanti tidak hanya bersilaturahmi dan berdiskusi bersama insan pers, tetapi juga memberikan penjelasan serta pemaparan mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, termasuk peran, fungsi, tantangan, dan kontribusinya terhadap ketahanan energi nasional.
Melalui kegiatan tersebut, SKK Migas berharap terbangun kesamaan pemahaman antara lembaga pengelola hulu migas dan awak media, sehingga informasi mengenai industri migas dapat tersampaikan secara tepat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.
Dalam materi paparan SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi bertajuk Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas, dijelaskan bahwa kegiatan hulu migas merupakan bagian dari kegiatan pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
SKK Migas memiliki tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS). Lembaga ini dibentuk untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam migas milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan maksimal bagi negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam menjalankan tugasnya, SKK Migas memiliki sejumlah fungsi strategis, di antaranya memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penyiapan dan penawaran wilayah kerja, melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama, mengkaji rencana pengembangan lapangan, menyetujui rencana kerja dan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama.
HULU MIGAS MEMILIKI RISIKO DAN TANTANGAN BESAR
Dalam pemaparannya, Tiara juga menjelaskan bahwa industri hulu migas memiliki karakteristik khusus, yakni membutuhkan investasi modal besar, teknologi canggih, sumber daya manusia berpengalaman, serta menghadapi tingkat ketidakpastian dan risiko yang tinggi.
Kegiatan hulu migas mencakup dua tahapan utama, yaitu eksplorasi dan eksploitasi atau produksi. Eksplorasi merupakan kegiatan pencarian cadangan minyak dan gas bumi, sedangkan eksploitasi mencakup kegiatan pengangkatan dan produksi sumber daya migas untuk selanjutnya dipasarkan.
Sementara itu, kegiatan hilir migas meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendistribusian, dan niaga.
Dalam pengelolaannya, Indonesia menerapkan konsep Production Sharing Contract (PSC) atau kontrak bagi hasil. Sistem ini menggambarkan pembagian hasil produksi antara pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dengan kontraktor menanggung risiko serta investasi kegiatan operasional sesuai ketentuan kontrak.
INDONESIA HADAPI TANTANGAN DEFISIT MINYAK
Salah satu persoalan strategis yang menjadi perhatian dalam paparan SKK Migas adalah kondisi neraca perdagangan minyak bumi Indonesia.
Berdasarkan materi tersebut, Indonesia telah menjadi importir netto minyak sejak 2004. Kondisi ini terjadi karena kebutuhan atau konsumsi minyak domestik lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri.
Defisit minyak dinilai dapat memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama ketika harga minyak dunia mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat.
Karena itu, peningkatan produksi minyak nasional menjadi salah satu kebutuhan penting. Upaya tersebut diharapkan berjalan seiring dengan perbaikan iklim investasi melalui penerapan ketentuan fiskal yang lebih kompetitif serta pemberian insentif bagi kegiatan usaha hulu migas.
ASET KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN BARANG MILIK NEGARA
Aspek lain yang mendapat perhatian adalah pengelolaan aset yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas.
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, seluruh aset yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama antara pemerintah dan KKKS termasuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas.
Aset tersebut antara lain fasilitas produksi migas, tanah, dan bangunan yang dioperasikan oleh kontraktor kontrak kerja sama.
Ketentuan ini menegaskan bahwa aset yang digunakan dalam kegiatan operasional hulu migas tetap memiliki status sebagai kekayaan negara yang harus dikelola dan diawasi sesuai peraturan perundang-undangan.
KAWASAN KALIMANTAN-SULAWESI MILIKI WILAYAH KERJA MIGAS
Dalam pemetaan kegiatan hulu migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, materi SKK Migas mencatat terdapat 25 wilayah kerja (WK) migas dalam tahap eksploitasi dan 13 wilayah kerja dalam tahap eksplorasi.
Selain itu, tercatat satu wilayah kerja migas dalam proses terminasi serta lima wilayah kerja gas metana batubara (GMB) yang juga berada dalam proses terminasi.
Data tersebut menggambarkan cakupan pengelolaan wilayah kerja migas di kawasan Kalimantan dan Sulawesi, baik yang sudah memasuki tahap produksi maupun yang masih dalam proses pencarian dan pengembangan potensi sumber daya.
SKK MIGAS TEKANKAN TRANSPARANSI DAN PENCEGAHAN PENYUAPAN
Dalam aspek tata kelola kelembagaan, SKK Migas turut menempatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.
Materi paparan juga menampilkan sertifikasi SNI ISO 37001:2025 sebagai bagian dari penerapan sistem manajemen anti penyuapan.
Penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, integritas, serta pencegahan praktik penyuapan dalam lingkungan kelembagaan.
MEDIA MEMILIKI PERAN STRATEGIS DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI
Pada bagian akhir pemaparan, SKK Migas mengharapkan adanya kesamaan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan bahwa kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan pemerintah yang perlu mendapatkan dukungan bersama.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi yang tepat mengenai kegiatan hulu migas, sekaligus membangun kolaborasi agar seluruh kegiatan operasional dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, media massa memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara SKK Migas dan masyarakat. Pemberitaan yang akurat dan berimbang diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya kegiatan eksplorasi dan produksi migas bagi kepentingan nasional.
Melalui kegiatan Sarapan Bareng ini, diharapkan komunikasi dan hubungan kemitraan antara SKK Migas dengan awak media semakin kuat, sehingga informasi mengenai pengelolaan hulu migas, tantangan industri, serta kontribusinya terhadap negara dapat diketahui masyarakat secara luas.
Penguatan kolaborasi antara pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama, media, masyarakat, serta berbagai instansi terkait menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan industri migas nasional.
Keberhasilan industri hulu migas pada akhirnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pelaku usaha, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen bangsa.
( Alfian )
About the Author
