BALIKPAPAN jurnalpolisi.id
Pemerintah Kota Balikpapan kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui pembagian sekitar 150 ribu stel seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026/2027. Program tersebut menyasar siswa PAUD, SD, SMP hingga Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Kesetaraan di sekolah negeri maupun swasta.
Penyerahan seragam secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Balikpapan, Dr. H. Rahmad Mas’ud, S.E., M.E., didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, H. Irfan Taufik, kepada perwakilan peserta didik di SD Negeri 009 Balikpapan Utara, Kamis (16/7/2026).
Dalam sambutannya, Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa program seragam sekolah gratis merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan tanpa terbebani biaya perlengkapan sekolah.
“Program ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyukseskan wajib belajar 13 tahun. Kami ingin memastikan seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan sekaligus membangun karakter, kemandirian, dan kualitas generasi penerus sejak usia dini,” ujar Rahmad.
Ia menjelaskan, pada tahun ajaran 2026/2027 pemerintah menyiapkan sekitar 150 ribu stel seragam yang meliputi seragam nasional, batik, dan Pramuka. Bantuan tersebut diberikan kepada peserta didik baru di seluruh jenjang pendidikan, baik sekolah negeri, swasta, maupun pendidikan kesetaraan.
Menurut Rahmad, kebijakan tersebut bukan hanya bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga pada awal tahun ajaran, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
“Pendidikan adalah investasi terbaik. Kita ingin anak-anak Balikpapan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan, terlebih Balikpapan memiliki peran strategis sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara,” katanya.
Selain program seragam gratis, Pemerintah Kota Balikpapan terus meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru, optimalisasi rombongan belajar, pemberian stimulus bagi sekolah swasta, hingga pembangunan SMP Negeri 29 di kawasan Grand City guna menambah daya tampung peserta didik.
Rahmad juga memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Balikpapan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik gratifikasi maupun titipan.
Ia menambahkan, kualitas pendidikan di Balikpapan terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah capaian Tes Kemampuan Akademik siswa sekolah dasar yang berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional.
“Prestasi ini menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan di Balikpapan terus meningkat.
Pemerintah akan terus menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, H. Irfan Taufik, menjelaskan setiap peserta didik baru akan menerima tiga jenis seragam lengkap beserta topi dan ikat pinggang.
Distribusi dilakukan secara bertahap menyesuaikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
“Pada tahun ajaran 2026/2027, Pemerintah Kota Balikpapan kembali merealisasikan program seragam sekolah gratis dengan total sekitar 150 ribu stel yang diperuntukkan bagi peserta didik mulai dari PAUD, SD, SMP hingga pendidikan kesetaraan,” jelas Irfan.
Ia menargetkan seluruh seragam telah diterima siswa sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung secara penuh pada 20 Juli 2026.
Menurut Irfan, program tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena mampu mengurangi beban pengeluaran orang tua saat memasuki tahun ajaran baru, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui penggunaan seragam yang seragam dan setara.
Di sisi lain, pengadaan seragam secara terpusat juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Selain melibatkan pelaku usaha lokal, kebijakan tersebut dinilai mampu menekan lonjakan pengeluaran masyarakat yang selama ini berkontribusi terhadap inflasi pada momentum tahun ajaran baru.
“Harapannya, program ini tidak hanya membantu keluarga peserta didik, tetapi juga ikut menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan menekan potensi inflasi akibat tingginya belanja kebutuhan sekolah,” pungkas Irfan.
( Alfian )
About the Author
