Rupat, jurnalpolisi.id
7 Mei 2026 — Kebijakan pengendalian pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi melalui program XStar dan sistem rekomendasi sub penyalur dinilai mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Warga mengeluhkan antrean panjang di SPBU serta sulitnya distribusi BBM ke wilayah pelosok.
Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga mulai memengaruhi sejumlah sektor ekonomi masyarakat, seperti perikanan, perkebunan, pertanian, perdagangan, perhubungan, hingga koperasi desa yang selama ini bergantung pada ketersediaan BBM subsidi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Di tengah antrean pengisian BBM di salah satu SPBU, sejumlah warga mempertanyakan perhatian para wakil rakyat terhadap persoalan yang sedang mereka hadapi.
“Ke mana wakil rakyat kita, DPRD Kabupaten Bengkalis dari Dapil Rupat dan Rupat Utara? Saat masyarakat membutuhkan solusi, tidak terlihat. Namun saat membutuhkan dukungan masyarakat, mereka selalu datang,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga menilai pembatasan pembelian BBM terhadap para pelangsir berdampak pada terganggunya distribusi BBM ke desa-desa terpencil. Selama ini, para pelangsir dinilai membantu masyarakat yang berada jauh dari SPBU, termasuk di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Meski pemerintah menyebut stok BBM dalam kondisi aman, masyarakat menilai distribusi di lapangan belum berjalan maksimal. Akibatnya, nelayan mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut, petani dan pekebun terkendala menjalankan aktivitas usaha, pedagang mengalami hambatan distribusi barang, serta sektor transportasi masyarakat dan koperasi desa ikut terdampak.
“Selama ini masyarakat kampung sangat terbantu dengan keberadaan pelangsir, karena tidak semua warga bisa langsung ke SPBU yang jaraknya cukup jauh,” kata warga lainnya di Rupat Utara.
Sejak diberlakukannya sistem pengendalian pembelian BBM subsidi, antrean kendaraan di sejumlah SPBU juga dilaporkan semakin panjang. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera menghadirkan solusi agar distribusi BBM tetap berjalan lancar tanpa menyulitkan masyarakat kecil.
Warga Rupat dan Rupat Utara meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama instansi terkait, yakni Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus mencari solusi atas persoalan distribusi BBM subsidi tersebut.
Masyarakat berharap kebijakan yang diterapkan tetap memperhatikan kondisi geografis wilayah kepulauan dan kebutuhan masyarakat pelosok, sehingga nelayan, petani, pekebun, pedagang, pelaku transportasi, dan pelaku usaha kecil tetap dapat memperoleh akses BBM subsidi secara mudah dan terjangkau.
Penulis Asmadi
About the Author
