JAKARTA, jurnalpolisi.id
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menghadiri dan menandatangani Kesepakatan Bersama terkait rencana pembangunan Jembatan Penghubung dan Jalan Akses menuju Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dan diselenggarakan di Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Cijantung, Jakarta Timur, pada Rabu (6/5/2026).
Penandatanganan strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Danjen (Wadanjen) Kopassus, Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Provinsi Jawa Barat.
Dalam mendukung proyek infrastruktur strategis ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di bawah kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail mengemban tanggung jawab krusial, khususnya terkait tata kelola dan legalitas, yang meliputi:
- Penerbitan Persetujuan Lingkungan: Memastikan proyek tetap menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah sekitar; dan
- Persetujuan ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas): Menjamin ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah Batujajar selama dan pasca-pembangunan.
Proyek pembangunan jalan akses dan jembatan penghubung ini merupakan hasil sinergi dari berbagai pihak penting, di antaranya:
- Gubernur Jawa Barat
- Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
- Komandan Pusdiklatpassus Kopassus TNI
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (ATR/BPN)
- Direktur Utama PT PLN Indonesia Power
- Direktur PT Dutaraya Investindo (Kota Baru Parahyangan)
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan akses Pusdiklatpassus Batujajar.
Ia berharap infrastruktur ini dapat menjadi urat nadi baru yang memberikan dampak positif berganda (multiplier effect) bagi masyarakat.
“Infrastruktur ini diharapkan tidak hanya mendukung mobilitas pertahanan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi aksesibilitas masyarakat, mengurai kemacetan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga Kabupaten Bandung Barat,” ungkap Jeje Ritchie Ismail.
Dengan adanya kesepakatan ini, pembangunan diharapkan dapat segera berjalan sesuai dengan rencana tata ruang dan regulasi yang berlaku demi kepentingan umum dan pertahanan negara. (DRIV).
About the Author
