Pulau Rupat, Bengkalis jurnalpolisi.id
Selasa 5 Mei 2026 Meskipun stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dilaporkan dalam kondisi aman, warga di wilayah pelosok Pulau Rupat justru menghadapi kesulitan besar dalam mengakses Pertalite dan Bio Solar.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mulai mengganggu sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak di desa terpencil.
Sejumlah warga mengungkapkan bahwa jarak yang jauh dari SPBU serta keterbatasan akses transportasi menjadi kendala utama. BBM yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru sulit diperoleh.
“Kami berharap ada kebijakan yang memudahkan warga desa untuk mendapatkan BBM, termasuk memperbolehkan pengisian menggunakan jerigen di SPBU terdekat.
Kami paham aturan itu ada, tapi pemerintah juga harus memikirkan kondisi kami,” ujar seorang warga.
Sebelumnya, masyarakat sangat terbantu dengan keberadaan pelansir yang mendistribusikan BBM ke desa menggunakan jerigen berkapasitas kecil hingga sedang. Namun, dengan diperketatnya pengawasan dan larangan pengisian jerigen di SPBU, distribusi tersebut hampir terhenti.
Akibatnya, dalam beberapa hari terakhir, warga mulai merasakan kelangkaan BBM, terutama jenis Pertalite.
“Kalau tidak boleh pakai jerigen, bagaimana minyak bisa sampai ke desa kami? Sekarang kami sudah mulai kesulitan,” tambah warga lainnya.
Keluhan Kepala Desa
Tidak hanya masyarakat, para kepala desa di wilayah Rupat Utara juga menyampaikan kekhawatiran yang sama. Mereka menilai situasi ini sudah mengganggu kehidupan masyarakat secara luas.
Salah seorang kepala desa menyebutkan bahwa aktivitas ekonomi warga hampir lumpuh akibat keterbatasan BBM.
“BBM adalah urat nadi ekonomi kami. Tanpa minyak, warga tidak bisa melaut, ke kebun, bahkan aktivitas sehari-hari terganggu,” ujarnya.
Kepala desa lainnya menambahkan bahwa kondisi geografis wilayah kepulauan membuat akses ke SPBU menjadi tantangan tersendiri.
“Kami berharap ada kebijakan khusus untuk daerah seperti kami. Jangan disamakan dengan wilayah perkotaan yang aksesnya mudah,” tegasnya.
Dampak pada Pendidikan
Krisis BBM ini juga berdampak langsung pada pendidikan anak-anak. Banyak siswa di pelosok Rupat harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah, sebagian menggunakan kendaraan bermotor.
Namun, keterbatasan BBM membuat orang tua kesulitan mengantar anak mereka ke sekolah.
“Kadang kami harus memilih, minyak untuk bekerja atau untuk antar anak sekolah. Akhirnya anak terpaksa tidak masuk,” ungkap seorang orang tua.
Selain itu, distribusi perlengkapan sekolah turut terhambat, dan sejumlah guru yang tinggal di luar desa mengalami kesulitan untuk hadir tepat waktu.
Harapan dan Solusi
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain:
Izin khusus atau mekanisme resmi pengisian BBM menggunakan jerigen bagi warga desa terpencil
Penambahan titik
distribusi atau pembangunan SPBU di wilayah pelosok
Penyediaan armada distribusi BBM bersubsidi ke desa-desa sulit akses
Pengawasan yang tetap adil tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat
Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak aturan, namun menginginkan kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada kondisi nyata di lapangan.
Hingga kini, masyarakat di Pulau Rupat masih menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah agar krisis BBM tidak semakin meluas dan terus berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, serta masa depan pendidikan anak-anak.
Penulis: Asmadi
About the Author
