Riau – jurnalpolisi.id
Prestasi gemilang di kancah akademik internasional kembali ditorehkan oleh perwakilan Indonesia asal Provinsi Riau. Akademisi sekaligus pakar administrasi publik, Hildawati, S.Sos., M.Si., Ph.D (Cand), bersama Drs. Sopyan, M.Si., dosen dari STIE Mahaputra Riau, berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai 1st Winner Best Keynote Speaker dalam forum internasional di Malaysia.
Penghargaan tersebut diraih dalam ajang The International Multidisciplinary Community Service Activity (PKM OSA) Batch 16 yang diselenggarakan secara prestisius di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang, Kampus Bertam, Malaysia, pada 18 hingga 20 April 2026.
Forum kolaborasi pengabdian masyarakat berskala global ini diinisiasi oleh The Association of Community Service Lecturers of Indonesia (ADPI) dan diikuti oleh delegasi dari puluhan negara lintas benua, di antaranya Malaysia, Singapura, Jepang, Australia, Inggris, Belanda, hingga berbagai negara dari kawasan Timur Tengah dan Afrika.
Gelar juara pertama ini berhasil disabet berkat presentasi memukau kedua akademisi tersebut yang mengangkat tajuk “Integrating Human Rights Perspectives into the UTAUT Framework to Evaluate Digital Public Service Adoption Among Vulnerable Populations”.
Makalah ini menyoroti isu yang sangat krusial: evaluasi adopsi layanan publik digital tidak boleh hanya dinilai dari sisi teknis atau efisiensi birokrasi, melainkan harus mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) guna memastikan aksesibilitas bagi kelompok rentan. Pendekatan tata kelola digital yang inklusif ini mendapat apresiasi luar biasa dari dewan panelis internasional.
Terkait urgensi implementasi riset tersebut ke depan, Hildawati menekankan pentingnya adopsi nyata di tingkat pemerintahan. “Inovasi tata kelola pemerintahan yang digerakkan oleh data dan digitalisasi adalah keniscayaan saat ini. Namun, kami sangat berharap pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, tidak hanya berfokus pada kecanggihan infrastruktur teknologinya saja. Pelayanan publik harus berkeadilan. Jangan sampai masyarakat rentan justru semakin termarjinalkan karena gagap atau kesulitan akses. Evaluasi layanan publik mutlak harus menempatkan hak asasi manusia sebagai fondasi utama, sehingga tata kelola pemerintahan yang inklusif dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan benar-benar dapat terwujud,” tegas akademisi yang juga kerap terlibat dalam penyusunan perencanaan strategis daerah tersebut.
Kolaborasi riset antara Hildawati dan Drs. Sopyan dari STIE Mahaputra Riau ini membuktikan bahwa sinergi lintas institusi mampu menghasilkan pemikiran strategis yang diakui oleh dunia akademik global. Pencapaian ini tidak hanya mengharumkan nama institusi masing-masing, tetapi juga menjadi sumbangsih pemikiran yang berharga bagi perumusan kebijakan publik.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh perwakilan penyelenggara dan disahkan oleh tokoh-tokoh akademik terkemuka, di antaranya Prof. Dr. M. Zaim, M.Hum selaku Presiden ADPI, serta pimpinan dari pihak UiTM Malaysia dan komite pengarah internasional lainnya.
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi katalis dan motivasi bagi para dosen serta peneliti lainnya di Riau untuk terus berinovasi, merumuskan riset yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, dan berani tampil bersaing di panggung akademik internasional.