Banyuwangi – jurnalpolisi.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/03/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliono didampingi Michael Edy Hariyanto serta diikuti anggota dewan lintas fraksi. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, jajaran asisten, kepala SKPD, camat, dan lurah.
Dalam sambutannya, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran.
“Mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025 telah berakhir, saya selaku kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD melalui rapat paripurna ini,” ujarnya.
Ipuk memaparkan sejumlah capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025 yang mengacu pada RPJMD 2021–2026 dan RKPD 2025. Ia menyebut berbagai program dan inovasi telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada 2025 tercatat meningkat menjadi 75,17 dari 74,30 pada 2024, melampaui target yang ditetapkan. Persentase penduduk miskin juga menurun dari 6,54 persen menjadi 6,13 persen.
Selain itu, Indeks Gini turun dari 0,312 menjadi 0,290, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4,03 persen menjadi 3,94 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 5,65 persen, meningkat dari 4,68 persen pada 2024.
“Ini merupakan kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir dan melampaui target yang ditetapkan,” kata Ipuk.
Pada sektor pendidikan, indeks pendidikan mencapai 0,63 atau melampaui target, sedangkan indeks kesehatan berada di angka 0,84. Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari 3,28 juta menjadi 3,50 juta orang, dan wisatawan mancanegara naik dari 122,90 ribu menjadi 166,99 ribu orang.
Dari sisi keuangan daerah, pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan Rp3,511 triliun dan terealisasi Rp3,600 triliun atau 102,54 persen. Sementara belanja daerah terealisasi Rp3,621 triliun dari target Rp3,970 triliun atau 91,21 persen.
Realisasi pembiayaan netto tercatat Rp340,8 miliar dari target Rp459,2 miliar, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp319,8 miliar.
Dalam laporan tersebut, Ipuk juga menyampaikan berbagai penghargaan yang diraih Banyuwangi sepanjang 2025, di antaranya predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah kategori tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, kabupaten terinovatif se-Indonesia, serta berbagai penghargaan di bidang pariwisata, inovasi, dan tata kelola pemerintahan.
Mengakhiri penyampaiannya, Ipuk menyatakan bahwa pemerintah daerah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.
“Kami menyadari masih banyak yang harus diperbaiki. Masukan dari pimpinan dan anggota dewan akan menjadi bahan evaluasi ke depan,” pungkasnya. (Boby)
About the Author
