BALIKPAPAN – jurnalpolisi.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memberikan keringanan kepada para pedagang korban kebakaran Pasar Sepinggan, Balikpapan Selatan, dengan menyediakan tempat penampungan sementara (TPS). Fasilitas tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Senin (9/11/2026), sebagai upaya memulihkan aktivitas perdagangan sekaligus membantu para pedagang kembali menjalankan usaha mereka.
Peresmian TPS tersebut menjadi langkah nyata Pemkot Balikpapan dalam memberikan dukungan kepada pedagang yang kehilangan tempat berjualan akibat musibah kebakaran. Selain membantu pemulihan ekonomi para pedagang, keberadaan TPS diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok.
Rahmad Mas’ud mengatakan, penyediaan tempat berjualan sementara merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi.
“Ini merupakan komitmen pemerintah, sekaligus komitmen kita semua, untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang ingin melakukan usaha, dengan tujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok,” ujar Rahmad.
Pedagang Dapat Relaksasi Iuran Selama Satu Tahun
Selain menyediakan fasilitas tempat berjualan, Pemkot Balikpapan juga memberikan kebijakan relaksasi biaya bagi pedagang yang menempati kios di TPS Pasar Sepinggan.
Rahmad mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perdagangan, besaran iuran kios mencapai Rp180 ribu per bulan. Namun, ia menegaskan bahwa biaya tersebut tidak boleh menjadi beban bagi para pedagang yang tengah berupaya memulihkan usaha pascakebakaran.
Pemerintah, lanjutnya, telah memberikan relaksasi berupa pembebasan iuran selama satu tahun bagi pedagang yang menempati kios sementara tersebut.
“Alhamdulillah, Pak Kadisdag juga menyampaikan bahwa ada relaksasi selama satu tahun. Artinya, para pedagang yang menempati kios-kios kita ini tidak perlu membayar selama satu tahun,” jelasnya.
Rahmad bahkan mengusulkan agar kebijakan pembebasan biaya tersebut dapat diperpanjang. Meski demikian, ia memahami bahwa operasional pasar tetap membutuhkan anggaran, termasuk untuk kebutuhan kebersihan dan pelayanan lainnya.
Menurutnya, kebijakan pengelolaan pasar harus mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama mereka yang terdampak langsung musibah kebakaran.
Wali Kota Tegaskan UMKM Jangan Dibebani
Rahmad menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengutamakan keberpihakan kepada pedagang kecil. Ia meminta agar pungutan yang berpotensi memberatkan UMKM dapat dievaluasi, bahkan dihapuskan apabila tidak sesuai dengan kondisi ekonomi para pedagang.
Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan dari sektor usaha besar, restoran, dan kawasan industri, dibandingkan membebani pedagang kecil yang sedang berjuang mempertahankan usahanya.
“Kalau UMKM, janganlah dibebani. Lebih baik kita mengejar penerimaan dari restoran-restoran besar dan kawasan industri. Kalau perlu, distributornya yang kita kenakan pajak. Jangan justru para pedagang kecil yang dibebani,” tegas Rahmad.
Tegas Tolak Pungli dan Premanisme di Pasar
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Balikpapan juga mengingatkan pengelola pasar, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak terkait agar menjaga lingkungan pasar tetap aman dan kondusif.
Rahmad secara tegas melarang praktik pungutan liar (pungli) maupun premanisme yang dapat merugikan dan menekan para pedagang.
Ia meminta para pedagang tidak ragu melaporkan apabila menemukan pungutan di luar ketentuan maupun tindakan intimidasi. Menurutnya, penindakan terhadap praktik pungli merupakan kewenangan aparat yang tergabung dalam Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
“Kalau ada pihak yang melakukan pungli di luar ketentuan dan regulasi yang berlaku, silakan laporkan. Bukan saya yang akan menindak, tetapi ada aparat yang akan mengambil tindakan karena kita memiliki Satgas Saber Pungli,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, upaya pemberantasan pungli dan premanisme merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan hingga tingkat daerah.
Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan kondisi pedagang, terlebih mereka yang sedang berupaya bangkit setelah mengalami musibah kebakaran.
“Tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli, dan tidak boleh ada pihak yang menekan masyarakat kita. Ini bukan hanya Wali Kota yang berbicara, tetapi merupakan kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Melalui penyediaan TPS dan pemberian relaksasi iuran, Pemkot Balikpapan berharap para pedagang korban kebakaran Pasar Sepinggan dapat kembali menjalankan usaha secara bertahap. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pasar yang aman, tertib, serta mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat.
(Alfian)
About the Author
