
PENAJAM jurnalpolisi.id
Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol. Rustam Mansur, S.I.K., M.M., menghadiri Musyawarah Adat Kalimantan Timur yang digelar di Gedung MFH Kemenko 1, Tower 1, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai adat, melestarikan kebudayaan daerah, serta membangun kesepahaman antarelemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di Kalimantan Timur.
Musyawarah berlangsung dengan nuansa kental kebudayaan melalui prosesi tepung tawar Majelis Hakim yang dilaksanakan oleh Awang Irawan. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib oleh Jony sebelum musyawarah dipimpin oleh Ses Hakim untuk membahas dan merumuskan kesepakatan bersama.
Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang dibacakan di hadapan seluruh peserta. Selanjutnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) turut menyampaikan tanggapan sebelum dilakukan penandatanganan berita acara sebagai bentuk pengesahan hasil musyawarah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Rustam Mansur menyampaikan pesan dan nasihat kepada seluruh peserta agar senantiasa menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta menjadikan nilai-nilai adat dan budaya sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.
Pesan serupa juga disampaikan Presiden MADN serta Gubernur Kalimantan Timur atau perwakilannya. Hal ini mencerminkan pentingnya peran bersama seluruh elemen, khususnya tokoh adat dan pemerintah, dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika pembangunan daerah, termasuk kehadiran Ibu Kota Nusantara.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penutupan guci oleh seluruh Hakim Agung, foto bersama, serta penutupan dan doa. Suasana kebersamaan semakin terasa melalui penampilan Tarian Harmoni Nusantara yang menggambarkan keberagaman budaya sebagai kekuatan dalam membangun persatuan bangsa.
Pada kesempatan yang sama, kegiatan juga dirangkaikan dengan peresmian Sekretariat Bersama Kebudayaan Kalimantan Timur. Kehadiran sekretariat tersebut diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pelestarian, pengembangan, serta penguatan kebudayaan daerah.
Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa musyawarah adat memiliki peran strategis sebagai ruang komunikasi dan konsolidasi antartokoh adat, pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, pelestarian adat dan budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Nilai-nilai kearifan lokal perlu terus dijaga sebagai modal sosial untuk memperkuat persatuan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman serta harmonis.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Polda Kaltim menegaskan pentingnya sinergi dengan tokoh adat, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam merawat keberagaman serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif di Kalimantan Timur.
( Alfian )



