Sorong – Jurnalpolisi.id
Senator Republik Indonesia asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H., melakukan kunjungan dan peninjauan langsung terhadap kondisi nelayan di kawasan rumah nelayan, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (08/08/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Senator ARK melihat secara langsung aktivitas nelayan, termasuk hasil tangkapan ikan serta kondisi sarana pendukung yang digunakan masyarakat untuk menyimpan dan menjaga kualitas hasil tangkapan.
Salah satu perhatian Senator ARK adalah kondisi freezer atau alat pendingin ikan yang digunakan nelayan.
Dari hasil peninjauan, terdapat peralatan pendingin yang kondisinya sudah tidak layak digunakan, mengalami karat dan kerusakan sehingga berpotensi menghambat penyimpanan hasil tangkapan nelayan.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam penyusunan dan penyaluran program pemberdayaan masyarakat melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Senator ARK menegaskan bahwa Dana Otsus harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua, terutama masyarakat yang menjalankan usaha produktif dan membutuhkan dukungan pemerintah.
“Dana Otonomi Khusus harus tepat sasaran kepada masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah, UMKM, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti nelayan,” ujar Senator ARK.
Menurutnya, bantuan pemerintah tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk program, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Bagi nelayan, kata dia, sarana penyimpanan ikan seperti freezer memiliki peran penting.
Ketersediaan alat pendingin yang layak dapat membantu menjaga kualitas ikan, memperpanjang masa penyimpanan, mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan.
Karena itu, Senator ARK mendorong agar pemerintah melakukan pendataan dan verifikasi kebutuhan nelayan secara langsung sebelum menetapkan program bantuan.
“Jangan sampai bantuan diberikan tetapi tidak sesuai kebutuhan masyarakat tetapi Kita harus melihat kondisi di lapangan, mendengar apa yang menjadi kebutuhan nelayan, kemudian memastikan dukungan pemerintah benar-benar menjawab persoalan mereka,” tegasnya..
Ia juga menilai pemberdayaan nelayan harus menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya.
Nelayan bukan hanya membutuhkan bantuan alat, tetapi juga membutuhkan akses terhadap fasilitas penyimpanan, pemasaran, permodalan, teknologi serta pendampingan usaha.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung kondisi masyarakat dan memastikan berbagai kebijakan serta program pembangunan, termasuk pemanfaatan Dana Otsus, dapat diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin Dana Otsus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jangan hanya berhenti pada program dan anggaran, tetapi harus terlihat hasilnya dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
[ Rilis : JPN )
About the Author
