
Langgur, jurnalpolisi.id
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk memperkuat akses dan inklusi keuangan sebagai salah satu langkah strategis mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 yang berlangsung dj ruang rapat Bupati Maluku M. Thaher Hanubun, Kamis (15/10).
Komitmen tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai program sekaligus memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah, aman dan produktif.
Rapat pleno yang dipimpin langsung Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantokam tersebut tidak hanya diarahkan pada aspek administratif, tetapi juga menjadi ruang untuk membahas langkah konkret dalam mendorong masyarakat dan pelaku usaha agar semakin mampu memanfaatkan layanan serta produk keuangan untuk mendukung aktivitas ekonomi.
Selain itu Wabup seperti dikutip dalam sambutan Bupati yang dibacakan, juga mengajak untuk seluruh peserta rapat agar secara aktif berperan penting untuk memajukan dan mengedepankan inisiatif serta memperluas akses layanan keuangan, digitalisasi keuangan serta meningkatkan kepemilikan akun lembaga jasa keuangan.
“Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden terhadap seluruh lembaga pemerintahan,” ujarnya
Menurut Rahantokam penguatan akses keuangan dinilai penting bagi Maluku Tenggara, terutama dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan.
Melalui forum tersebut, TPAKD mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya agar program yang dijalankan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke masyarakat di wilayah kepulauan, sekaligus membuka peluang pembiayaan yang lebih produktif bagi sektor-sektor ekonomi potensial daerah.
TPAKD juga menempatkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian penting dari upaya membangun masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi.
Pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan semakin terbukanya akses terhadap pembiayaan.
Dengan demikian, keberadaan TPAKD diharapkan menjadi salah satu instrumen yang mampu mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan dukungan sektor keuangan, sehingga potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan secara lebih optimal.
Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 menjadi penegasan bahwa peningkatan perekonomian daerah membutuhkan kerja bersama.
Pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak dalam satu arah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut diharapkan dapat diterjemahkan melalui program-program yang terukur, menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara.
Rapat pleno TPKAD juga dihadiri Pelaksana tugas Sekda Malra, OJK, serta sejumlah perwakilan perbankan dan jajaran perangkat daerah Kabupaten tersebut.
Publish by (Melky_JPN)




