
Tual, jurnalpolisi.id
Proyek pembangunan talud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2020 kini berujung pada proses hukum.
Pekerjaan dengan nilai kontrak mencapai Rp1.241.622.133,64 atau sekitar Rp1,24 miliar tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai kurang lebih Rp500 juta.
Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Widarto Adi Nugroho, S.H., M.H, melalui Kasi Intel, Budi Setiawan, S.H, kalau dugaan penyimpangan dalam proyek yang bersumber dari APBD melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tual, kini memasuki tahapan penanganan hukum.
Dan menahan empat orang tersangka masing-masing berinisial ASR, CS, OSP, dan MR telah menjalani penahanan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 16 November 2026.
“Jadi penahan sudah kami lakukan terhitung di hari ini,”ungkap Kasi Intel Setiawan
Berdasarkan dokumen perkara yang diperoleh, setiawan mengungkapkan bahwa perkiraan kerugian negara sekitar Rp500 juta tersebut mengacu pada hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Penahanan terhadap keempat tersangka dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan.
“Mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tual selama 20 hari,”kata Budi di Tual.
Langkah penahanan tersebut didasarkan pada empat surat perintah penahanan yang diterbitkan pada tanggal 16 November 2026, masing-masing terhadap tersangka ASR, CS, OSP, dan MR.
Dijerat Pasal Korupsi
Dalam dokumen perkara, khusus terhadap tersangka MR, penyidik mencantumkan sangkaan pidana secara primer dan subsider.
Pada sangkaan primer, MR dijerat Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 20 huruf c undang-undang yang sama.
Sementara itu, pada sangkaan subsider, diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara itu, dihadapan sejumlah awak media, Budi yang didampingi Kasi Pidsus bahwa pencantuman pasal tersebut menjadi bagian dari konstruksi hukum yang digunakan dalam penanganan perkara terhadap tersangka MR.
Anggaran Publik dan Pertanggungjawaban Proyek
Nilai kontrak yang mencapai lebih dari Rp1,24 miliar itu, sebut Budi Setiawan beserta perkiraan kerugian negara mencapai sekitar Rp500 juta menjadi bagian penting dalam perkara ini.
Sebab, anggaran yang digunakan merupakan dana publik melalui APBD Kota Tual Tahun Anggaran 2020, yang semestinya dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanganan perkara ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara.
Meski demikian, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Proses penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran proyek pembangunan talud tersebut.
Lanjut Kasi Intel Setiawan, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran publik harus dipertanggungjawabkan. Proyek infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat tidak boleh menjadi ruang terjadinya penyimpangan keuangan negara.
Publish by (Melky_JPN)




