
ACEH TENGGARA – jurnalpolisi.id
Pekerjaan rehabilitasi jalan Kutambaru–Lawe Perlak di Desa Kutambaru Kampung Nangka, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOKA) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp1.977.988.000 tersebut diduga mengalami persoalan kualitas pekerjaan.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis (19/11/2026), sejumlah bagian hasil pengecoran rabat beton terlihat mengalami keropos. Agregat batu tampak terlepas dari permukaan beton, sementara campuran semen terlihat tidak menutupi material secara merata. Selain itu, besi wiremesh pada bagian tepi badan jalan terlihat terekspos dan tidak seluruhnya tertutup beton.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas campuran beton, kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis, serta efektivitas pengawasan pekerjaan.
Sorotan lainnya tertuju pada informasi yang tercantum dalam papan proyek. Dalam papan tersebut, pekerjaan diberi nama:
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kutambaru–Lawe Perlak, Kecamatan Lawe Bulan.
Adapun informasi proyek yang tercantum adalah sebagai berikut:
- Nomor Kontrak: 620/645/SPPK/PA/DOKA/PUPR-AGR/VII/2026
- Nilai Kontrak: Rp1.977.988.000
- Volume/Jenis Pekerjaan: Aspal AC-BC
- Pelaksana: CV Khumah Luar
- Perencana: CV Cicuba Consultant
- Konsultan Pengawas: CV Alpin Patiraya Consultant
- Sumber Dana: APBK-DOKA Tahun Anggaran 2026
- Instansi: Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara
Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, pekerjaan yang terlihat dilaksanakan berupa pengecoran rabat beton. Perbedaan antara jenis pekerjaan yang tercantum pada papan proyek dengan kondisi fisik di lapangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen kontrak.
Apakah terdapat perubahan metode atau jenis pekerjaan melalui mekanisme perubahan kontrak (addendum), atau terdapat penjelasan teknis lainnya? Hal ini masih memerlukan klarifikasi dari Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara maupun pihak pelaksana.
Salah seorang warga yang ditemui di lokasi dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan kekhawatirannya terhadap kualitas hasil pekerjaan tersebut.
“Kalau dilihat secara kasatmata, batu-batunya sudah terlihat lepas. Seperti kekurangan semen. Padahal belum dilewati kendaraan berat, tetapi bagian pinggirnya sudah terlihat pecah. Ini anggarannya hampir Rp2 miliar dari dana OTSUS, tentu kami berharap kualitasnya benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung mulai 17 Juli hingga 28 Desember 2026. Dengan demikian, kualitas pekerjaan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis perlu menjadi perhatian, terutama sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima.
Masyarakat berharap pihak terkait melakukan pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah kondisi beton tersebut telah memenuhi standar mutu dan ketentuan dalam kontrak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Khumah Luar selaku pelaksana, CV Alpin Patiraya Consultant selaku konsultan pengawas, serta Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara belum berhasil dimintai keterangan.
Jurnalpolisi.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan, perbedaan informasi pada papan proyek dengan kondisi di lapangan, serta kualitas hasil pengecoran.
Masyarakat Minta Pemeriksaan
Sejumlah hal yang menjadi perhatian dan harapan masyarakat terhadap proyek tersebut antara lain:
- Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara diminta melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu beton melalui metode pengujian yang sesuai, seperti hammer test maupun core drill apabila diperlukan.
- Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap volume pekerjaan dan kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen kontrak serta spesifikasi teknis.
- Memastikan pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, progres fisik, dan ketentuan kontrak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, penyelesaiannya perlu dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Masyarakat juga berharap Bupati Aceh Tenggara dan aparat pengawasan terkait memberikan perhatian terhadap proyek tersebut agar penggunaan anggaran Otonomi Khusus benar-benar menghasilkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Hamidan




