
BALIKPAPAN jurnalpolisi.id
Polresta Balikpapan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam upaya menekan angka pengangguran melalui Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait peningkatan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja di Kota Balikpapan.
Kegiatan penandatanganan MoU berlangsung di Aula Lobby Polresta Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kamis (5/11/2026).
Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold H.Y. Kumontoy S.I.K.M.Si hadir dalam kegiatan tersebut bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Pemerintah Kota Balikpapan H. Idham Mustari, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Adamin Siregar, Ketua Apindo Steven Jhon, Wakapolresta Balikpapan AKBP Fauzan Arianto, S.I.K.M.H serta jajaran pejabat utama Polresta Balikpapan.

Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold H.Y. Kumontoy mengatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung pemerintah daerah mengurangi angka pengangguran sekaligus memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurutnya, Poliran merupakan implementasi program Polisi Bersama Masyarakat yang menitikberatkan pada kepedulian terhadap persoalan sosial, termasuk pengangguran.
“Polri tidak dapat berdiri sendiri. Kami membutuhkan dukungan pemerintah kota, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, serta Apindo untuk bersama-sama memetakan persoalan pengangguran, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, dan menghubungkan para pencari kerja dengan dunia usaha,” ujar Jerrold.

Ia menjelaskan, Disnaker memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat. Sementara itu, Apindo diharapkan dapat membantu proses penyaluran tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Kapolresta juga menegaskan bahwa persoalan pengangguran tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang dapat berpengaruh terhadap situasi kamtibmas.
“Semakin sedikit jumlah masyarakat yang menganggur, diharapkan semakin baik pula kondisi sosial di Kota Balikpapan. Karena itu, kami ikut mengambil bagian dalam upaya menekan pengangguran sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi gangguan kamtibmas,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan program tersebut, sejumlah lulusan pelatihan turut hadir, termasuk masyarakat yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagai pengrajin. Selain itu, terdapat peserta pelatihan pemasaran digital yang diharapkan dapat segera terserap ke dunia kerja.
Jerrold menyebutkan, penyaluran tenaga kerja melalui Apindo menjadi salah satu langkah konkret agar hasil pelatihan tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi juga berujung pada kesempatan kerja yang nyata.
Pengangguran Balikpapan Diklaim Menurun
Terkait perkembangan angka pengangguran, Jerrold mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dibahas bersama Disnaker, tingkat pengangguran di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari kisaran enam persen pada tahun sebelumnya menjadi sekitar lima persen pada tahun ini.
Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah melalui kolaborasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
Selain mendorong penyerapan tenaga kerja, Polresta Balikpapan juga membuka ruang koordinasi dengan Disnaker terkait perlindungan hak-hak pekerja agar mereka dapat bekerja secara aman dan memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengenai persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi pencari kerja, Jerrold menegaskan bahwa penerbitannya tetap mengacu pada regulasi dan prosedur yang berlaku.
Polresta Balikpapan, lanjutnya, telah menyediakan layanan SKCK digital secara daring untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa kemudahan pelayanan tidak berarti mengabaikan ketentuan hukum maupun catatan kriminal yang dimiliki pemohon.
Disnaker Dorong Pelatihan dan Wirausaha Mandiri
Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Balikpapan Adamin Siregar menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam bidang ketenagakerjaan bukanlah hal baru. Namun, melalui Program Poliran, sinergi tersebut semakin diperkuat dengan fokus pada percepatan penempatan tenaga kerja.
Menurut Adamin, berbagai pelatihan telah dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, baik agar dapat bekerja di perusahaan maupun membuka usaha secara mandiri.
“Harapannya, pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan keterampilan anak-anak kita sehingga pada akhirnya mereka bisa mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan usaha sendiri,” ujar Adamin.
Ia menjelaskan, sejumlah peserta pelatihan masih menunggu kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, kerja sama dengan Apindo dinilai penting untuk mempercepat proses penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi yang dimiliki.
Adamin juga menyebutkan bahwa pelatihan yang saat ini banyak dikembangkan mencakup bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasaran digital produk UMKM.

Program tersebut tidak hanya menyasar kalangan anak muda, tetapi juga masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk orang tua yang ingin meningkatkan keterampilan dan mengembangkan usaha.
“Pemasaran produk sekarang tidak harus melalui toko fisik. Dengan pemasaran digital, produk UMKM dapat dipasarkan secara daring sehingga peluang usaha menjadi lebih luas,” jelasnya.
Selain pelatihan dan penempatan kerja, Disnaker juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara dini. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi persoalan ketenagakerjaan yang berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat.
Adamin berharap sinergi antara Polresta Balikpapan, Disnaker, Apindo, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus berjalan secara berkelanjutan hingga tahun-tahun mendatang.
Melalui Program Poliran, kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten, memperluas kesempatan kerja, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, serta menjaga kondusivitas Kota Balikpapan
( Alfian )




