BALIKPAPAN jurnalpolisi.id
Polda Kalimantan Timur menyiapkan pengamanan untuk menghadapi rencana unjuk rasa (unras) pada 21 April 2026 dengan mengedepankan pendekatan humanis.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro S.H S.I.K.C.F.E.M.H didampingi Wakapolda serta para pejabat utama Polda Kaltim dalam keterangan pers di Lobby Teras Mapolda Kaltim, Kamis (16/4/2026).
Kapolda menegaskan bahwa pengamanan aksi unjuk rasa merupakan bagian dari pelayanan kepolisian terhadap masyarakat dalam menjalankan hak demokrasi.
“Unjuk rasa adalah hak demokrasi masyarakat. Kami dari kepolisian wajib menjaga dan mengawal pelaksanaannya. Paradigma pengamanan yang kami lakukan saat ini adalah pendekatan humanis, bukan seperti pola lama,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kepolisian tidak memposisikan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan massa aksi, melainkan sebagai pelayan yang memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengimbau kepada masyarakat dan kelompok yang akan melaksanakan aksi agar menjaga ketertiban dan menghindari tindakan provokatif.
“Silakan menyampaikan aspirasi dengan baik, tertib, dan damai. Hindari tindakan yang dapat memicu provokasi maupun anarkisme, serta buatlah kegiatan yang konstruktif,” katanya.
Kapolda juga mengingatkan bahwa aksi unjuk rasa melibatkan banyak pihak sehingga rentan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan negatif.
“Kami berharap peserta aksi dapat menjaga diri dan tidak mudah terpengaruh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk membuat kericuhan atau mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.
Terkait kesiapan pengamanan, Polda Kaltim akan mengerahkan sekitar 1.900 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.
Adapun titik lokasi aksi yang akan diamankan meliputi Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, termasuk area akses jalan dan fasilitas umum di sekitarnya.
“Dua titik tersebut menjadi fokus pengamanan, termasuk jalur akses dan fasilitas publik agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar,” jelasnya.
Kapolda memastikan, hingga saat ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kalimantan Timur masih dalam kondisi aman dan kondusif.
“Kalimantan Timur dikenal sebagai wilayah yang damai dan tertib. Mari kita jaga bersama kondisi ini agar tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Selain itu, Kapolda juga mengingatkan pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyikapi informasi yang beredar menjelang aksi.
“Media sosial sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, masyarakat harus cermat dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar,” katanya.
Polda Kaltim, lanjutnya, juga melakukan patroli siber guna memantau perkembangan informasi di dunia maya dan mencegah penyebaran konten yang dapat memicu gangguan stabilitas.
“Kami melakukan patroli siber sebagai langkah antisipasi agar informasi yang beredar tidak menyesatkan dan tidak mengganggu stabilitas sosial,” pungkasnya.
( Alfian )