Tapanuli Selatan , jurnalpolisi.id
pembangunan jembatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1,2 miliar menjadi sorotan publik. Jembatan yang dikerjakan oleh CV Hamido Utama tersebut dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Berdasarkan pantauan di lapangan, akses menuju jembatan dipenuhi semak belukar, jalan pendekat mengalami kerusakan, bahkan masyarakat disebut enggan melintasi jembatan tersebut.
Temuan di lokasi juga memperlihatkan adanya indikasi kerusakan pada beberapa bagian bangunan. Beton pada sejumlah titik tampak mengalami keropos dan retakan, sementara kondisi jalan penghubung semakin memperparah fungsi jembatan yang seharusnya menjadi sarana memperlancar mobilitas masyarakat. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan serta efektivitas pengawasan selama pelaksanaan proyek.
Ironisnya, proyek yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu kini lebih menyerupai pajangan daripada infrastruktur yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk pemborosan apabila aset yang dibangun tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Aktivis Jaringan Aktivis Gerakan Anti Korupsi (JAGA) Tabagsel, Salam Siregar, melontarkan kritik keras terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, proyek yang dibiayai dari uang rakyat tidak boleh berakhir menjadi simbol kegagalan pembangunan.
“Masyarakat tidak bisa menikmati angka Rp1,2 miliar. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jembatan yang aman, berkualitas, dan benar-benar dapat digunakan.
Kalau aksesnya rusak, dipenuhi semak, dan masyarakat enggan melintas, tentu publik berhak mempertanyakan ke mana kualitas pembangunan itu diarahkan,” kata Salam Siregar.
Ia menegaskan, setiap rupiah yang berasal dari APBD harus dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang berkualitas, bukan hanya sebatas laporan administrasi selesai.
“Jangan sampai uang rakyat hanya melahirkan monumen kegagalan. Pemerintah tidak cukup bangga karena proyek selesai dibangun, tetapi harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kalau bangunan miliaran rupiah akhirnya hanya menjadi pajangan, tentu itu menjadi tamparan bagi sistem pengawasan proyek pemerintah,” tegasnya.
Salam Siregar mendesak Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan segera melakukan audit teknis terhadap kualitas pekerjaan, termasuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi kontrak.
Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek. Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang berpotensi merugikan keuangan daerah, ia mendorong agar aparat penegak hukum melakukan pendalaman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Andri Agusman H., ST serta Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan.(P.Harahap)
About the Author
