
SURABAYA – jurnalpolisi.id
Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kepemimpinan sebelumnya sekaligus memperkuat kualitas penegakan hukum, pengawasan internal, dan pelayanan kepada masyarakat.
Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., yang telah memimpin Polda Jawa Timur selama kurang lebih 570 hari, menyerahkan tongkat komando kepada Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono. Serah terima jabatan (sertijab) tersebut dilaksanakan di Mabes Polri pada Jumat (9/10/2026), berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/IX/KEP/2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Nanang Avianto selanjutnya mengemban jabatan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, menilai kepemimpinan Nanang Avianto meninggalkan sejumlah capaian institusional yang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, apresiasi tersebut tidak boleh menghentikan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih membutuhkan pembenahan.
Dalam catatannya, Hartanto menilai Nanang mampu menjaga stabilitas organisasi, merespons berbagai persoalan keamanan, serta mempertahankan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian di Jawa Timur.
“Apresiasi ini bukan cek kosong. Pekerjaan rumah masih ada dan tidak boleh diabaikan. Capaian yang sudah baik perlu dipertahankan, sedangkan kekurangan yang masih ada harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” demikian pandangan Hartanto dalam catatan evaluasinya terhadap kepemimpinan Kapolda Jatim sebelumnya dan kepemimpinan yang baru.
Enam Catatan Capaian Kepemimpinan Nanang Avianto
Hartanto menguraikan sejumlah aspek yang menjadi catatan positif selama Nanang Avianto memimpin Polda Jawa Timur.
Pertama, pembinaan disiplin dan profesionalisme anggota.
Menurut Hartanto, upaya menjaga disiplin dan profesionalisme personel merupakan aspek penting dalam membangun institusi kepolisian yang kredibel. Pengalaman Nanang di bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) dinilai relevan dalam mendorong pengawasan internal serta pembenahan organisasi.
Salah satu langkah yang disorot ialah pencopotan Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale, yang dalam laporan Paminal disebut diduga melakukan penekanan terhadap anggota dan pemotongan anggaran.
Bagi Hartanto, pengawasan internal harus menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap anggota menjalankan tugas sesuai aturan, sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kepolisian.
Kedua, pendekatan humanis dan keadilan restoratif.
Sejak awal menjabat pada Maret 2025, Nanang disebut mengarahkan jajarannya untuk mengedepankan keadilan restoratif atau restorative justice serta pendekatan humanis dalam penegakan hukum, sejalan dengan persiapan penerapan ketentuan hukum pidana yang baru.
Hartanto menilai pendekatan tersebut berada pada arah yang tepat. Meski demikian, keberhasilannya tidak cukup diukur melalui arahan pimpinan, melainkan harus terlihat dalam praktik penanganan perkara dan perlakuan aparat terhadap masyarakat.
Menurutnya, masyarakat kecil maupun jurnalis yang berhadapan dengan proses hukum harus memperoleh perlakuan yang adil, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, penghargaan institusional bagi Polda Jatim.
Polda Jawa Timur juga memperoleh penghargaan Samkaryanugraha atau Nugraha Sakanti pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
Hartanto memandang penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap pengabdian institusi dan personel kepolisian. Namun, penghargaan harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat
tolong teks diatas dibuatkan judul berita berskala nasional
“Penghargaan bukanlah akhir dari evaluasi. Manfaatnya harus tercermin dalam pelayanan yang semakin baik dan kepercayaan publik yang terus terjaga,” menjadi salah satu penekanan dalam catatan Hartanto.
Keempat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Hartanto menilai situasi Jawa Timur secara umum relatif kondusif.
Ia menyoroti pembentukan Satgas Premanisme menjelang perayaan Natal serta pengungkapan 320 kasus dengan 319 tersangka pada Mei 2026, sebagaimana tercantum dalam catatannya.
Pengamanan Ramadan, perayaan Nyepi, Operasi Ketupat Semeru, serta pengaturan arus mudik dan balik juga dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian yang patut diapresiasi.
Meski demikian, Hartanto menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja keamanan perlu ditopang data yang terbuka dan terukur, termasuk data gangguan kamtibmas, penyelesaian perkara, serta kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, publik berhak memperoleh informasi yang memadai untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.
Kelima, penguatan persatuan melalui Deklarasi Surabaya 2026.
Pada 3 Agustus 2026, Nanang Avianto bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginisiasi Deklarasi Surabaya 2026 dan Dialog Kebangsaan di Resto Nine, Surabaya.
Kegiatan bertema Jogo Jawa Timur atau Menjaga Jawa Timur tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta elemen pemuda.
Kegiatan itu menghasilkan kesepahaman antara unsur Forkopimda dan elemen masyarakat sipil untuk memperkuat persatuan serta membentengi masyarakat dari polarisasi informasi di ruang digital menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Hartanto menilai penguatan komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial.
Keenam, respons terhadap situasi darurat.
Respons Polda Jawa Timur terhadap kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep pada 2 Agustus 2026 juga menjadi perhatian Hartanto.
Dalam peristiwa tersebut, Polda Jatim dilaporkan mengerahkan dua helikopter untuk membantu pencarian korban yang hilang serta menurunkan 30 personel SAR Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud).
Nanang Avianto bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa turut meninjau posko penanganan korban di kawasan Tanjung Perak.
Bagi Hartanto, kehadiran pimpinan dan pengerahan sumber daya dalam situasi darurat merupakan bagian penting dari tanggung jawab institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Atas sejumlah catatan tersebut, Hartanto menyampaikan apresiasi kepada Nanang Avianto atas pengabdiannya selama memimpin Polda Jawa Timur.
Ia berharap pengalaman dan capaian selama bertugas dapat menjadi bekal dalam menjalankan amanah baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Dekananto Eko Purwono Dihadapkan pada Agenda Pembenahan
Seiring pergantian kepemimpinan, perhatian kini tertuju kepada Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono.
Hartanto menegaskan bahwa kepemimpinan baru akan dinilai berdasarkan ukuran yang sama, yakni integritas, profesionalisme, konsistensi penegakan hukum, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan capaian yang telah diraih, tetapi juga memastikan persoalan yang belum terselesaikan memperoleh penanganan yang jelas.
Ada sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi perhatian PJI, terutama terkait manajemen penyidikan, konsistensi penegakan hukum, pemberantasan narkoba, pengawasan internal, serta perlindungan hak-hak masyarakat.
Hartanto menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, kepolisian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang proporsional mengenai perkembangan penanganan perkara, dasar pengambilan keputusan, dan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan.
“Pesan saya, buka data, jelaskan keputusan-keputusan sulit, dan tuntaskan penyidikan yang masih menggantung. Pers akan menilai kepemimpinan baru dengan ukuran yang sama,” tegasnya dalam catatan tersebut.
Pemberantasan Narkoba Harus Menyasar Jaringan Peredaran
Dalam bidang pemberantasan narkoba, Hartanto berharap kepemimpinan Dekananto Eko Purwono tidak hanya berorientasi pada jumlah pengungkapan perkara, tetapi juga pada upaya memutus mata rantai peredaran narkotika.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba perlu diukur melalui kemampuan mengungkap jaringan, menelusuri sumber pasokan, mengidentifikasi aliran dana, dan menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar penindakan tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menjangkau jaringan yang menjadi penggerak peredaran narkotika.
Hartanto berharap upaya pemberantasan narkoba dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan penyidikan yang profesional, pengawasan yang ketat, dan kerja sama lintas sektor.
Tiga Pekerjaan Rumah yang Perlu Menjadi Prioritas
Selain pemberantasan narkoba, Hartanto menitipkan tiga agenda utama yang menurutnya perlu mendapat perhatian Kapolda Jatim yang baru.
Pertama, konsistensi penegakan hukum.
Hartanto mengingatkan agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kedudukan pihak yang terlibat.
Ia menilai setiap perkara harus memperoleh penanganan yang proporsional. Perkara yang melibatkan masyarakat kecil maupun dugaan tindak pidana berskala besar sama-sama harus diproses sesuai hukum dan alat bukti yang tersedia.
Dengan demikian, tidak boleh muncul kesan bahwa perkara masyarakat kecil lebih cepat ditangani, sementara perkara yang melibatkan kepentingan besar justru berjalan tanpa kepastian.
Kedua, penguatan pengawasan internal dan pelayanan publik.
Menurut Hartanto, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian harus diperiksa secara objektif dan profesional.
Penyalahgunaan kewenangan, tindakan arogan, maupun pelayanan yang tidak sesuai standar harus menjadi perhatian serius dalam evaluasi internal.
Ia juga menekankan pentingnya mekanisme pengaduan masyarakat yang transparan, responsif, dan memberikan kepastian mengenai tindak lanjut laporan.
Kepercayaan publik, menurutnya, tidak hanya dibangun melalui keberhasilan pengungkapan kasus, tetapi juga melalui kesediaan institusi untuk mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan di internalnya.
Ketiga, perlindungan hak-hak masyarakat.
Dalam penanganan konflik lahan, perselisihan sosial, maupun persoalan yang melibatkan kepentingan usaha, Hartanto berharap kepolisian tetap berpegang pada hukum, bukti, dan prinsip keadilan.
Menurutnya, kepentingan menjaga stabilitas keamanan dan mendukung investasi tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
Kepolisian diharapkan mampu menjalankan peran secara profesional, menjaga keseimbangan kepentingan, serta memastikan setiap pihak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya.
PJI Siap Mendukung Secara Proporsional
Menutup catatannya, Hartanto menegaskan bahwa Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), bersama Departemen Hukum dan HAM PJI (Depkumham PJI), siap mendukung pelaksanaan tugas Kapolda Jawa Timur yang baru secara proporsional.
Dukungan tersebut, menurutnya, tetap harus berjalan seiring dengan fungsi pers dalam menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, dan mengawasi pelaksanaan tugas lembaga publik.
Ia berharap hubungan antara kepolisian dan insan pers dibangun melalui komunikasi yang terbuka, penghormatan terhadap kebebasan pers sesuai ketentuan hukum, serta komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Bagi Hartanto, pergantian Kapolda Jatim harus menjadi momentum untuk memperkuat institusi kepolisian, bukan sekadar pergantian figur di pucuk pimpinan.
Capaian yang telah diraih perlu dipertahankan, kekurangan harus dibenahi, dan setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kepemimpinan yang baik bukan hanya diukur dari banyaknya perkara yang diungkap atau penghargaan yang diterima, tetapi juga dari tegaknya keadilan, profesionalisme aparat, keterbukaan institusi, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat,” demikian penekanan Hartanto Boechori dalam catatan evaluasinya bagi eks Kapolda Jatim dan Kapolda Jatim yang baru.
(Alfian)




