Balikpapan jurnalpolisi.id
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Balikpapan berlangsung berbeda. Tidak diwarnai aksi unjuk rasa besar, ratusan buruh justru memilih jalur dialog dengan pemerintah melalui audiensi dan penyerahan petisi di Aula Pemkot Balikpapan, Jumat (1/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja” itu diikuti sekitar 250 peserta dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta berbagai organisasi serikat pekerja dan buruh.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wali Kota Balikpapan Dr.H.Rahmad Mas’ud, SE.ME.Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold HY Kumontoy S.I.K.M.Si , serta perwakilan BPJS dan pimpinan serikat pekerja.
Buruh Pilih Dialog, Bukan Demonstrasi
Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (FK SP/SB) Kota Balikpapan, Budi Satria, menegaskan bahwa peringatan May Day tahun ini sengaja diarahkan pada pendekatan yang lebih konstruktif.
Menurutnya, penyampaian aspirasi buruh kini diharapkan “naik kelas”, tidak hanya melalui aksi demonstrasi, tetapi juga lewat forum diskusi dan audiensi yang solutif.
“Kami ingin menghasilkan solusi nyata atas persoalan ketenagakerjaan. Karena itu, momentum May Day kali ini kami isi dengan konsolidasi dan dialog bersama pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar forum komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dapat dilakukan secara rutin, misalnya setiap tiga bulan, guna mencegah munculnya konflik industrial yang lebih besar.
Sorotan Isu Ketenagakerjaan
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis disampaikan buruh, mulai dari upah minimum, tenaga kerja lokal, hingga sistem outsourcing.
Serikat pekerja menilai Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak. Selain itu, mereka juga mendorong peningkatan sertifikasi tenaga kerja berbasis kompetensi serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan di tingkat kota.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah perlunya evaluasi sistem outsourcing, peningkatan akses layanan BPJS, hingga dorongan revisi kebijakan pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah.
Serahkan Petisi May Day 2026
Sebagai puncak kegiatan, FK SP/SB Kota Balikpapan menyerahkan petisi May Day 2026 kepada pemerintah daerah.
Petisi tersebut berisi sejumlah tuntutan dan rekomendasi, di antaranya:
Pembentukan forum komunikasi rutin antara buruh, pemerintah, dan pengusaha
Penguatan kelembagaan hubungan industrial, termasuk Dewan Pengupahan
Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan program pelatihan
Pengembangan UMKM bagi pekerja sektor informal
Optimalisasi layanan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Evaluasi sistem outsourcing dan kebijakan perpajakan pekerja
Pemerintah Dorong Sinergi dan Investasi
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengapresiasi langkah buruh yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan dialogis.
Ia menegaskan bahwa buruh memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, sekaligus menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
“Hubungan industrial yang harmonis hanya bisa terwujud jika ada keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, dan peran pemerintah sebagai fasilitator,” kata Rahmad.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan investasi sebagai upaya membuka lapangan kerja, disertai peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di era digital dan industri modern.
Situasi Kondusif dan Harmonis
Kegiatan May Day 2026 di Balikpapan berakhir pada pukul 11.37 WITA dalam keadaan aman dan tertib.
Momentum ini dinilai mencerminkan kedewasaan organisasi buruh dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif. Selain itu, keterbukaan pemerintah daerah dalam menerima masukan juga menunjukkan hubungan industrial di Balikpapan yang relatif kondusif dan harmonis.
Dengan pendekatan dialogis tersebut, peringatan Hari Buruh di Balikpapan diharapkan menjadi contoh sinergi antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha dalam membangun kesejahteraan bersama.
( Alfian )
About the Author
