BANDUNG BARAT,- jurnalpolisi.id
Persoalan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat kembali mendapat sorotan publik. Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah dinilai perlu menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi, khususnya Sekretaris Daerah (Sekda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang), Holid Nurjamil menegaskan, bahwa persoalan yang dihadapi Bandung Barat bukan semata-mata menyangkut pergantian pejabat, melainkan menyangkut arah pemerintahan dan masa depan fiskal daerah.
“KBB butuh pembenahan, bukan pembenaran. Evaluasi Sekda dan TAPD. Benahi tata kelola anggaran. Kembalikan APBD kepada kepentingan rakyat,” tegas Holid, Rabu (2/9/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan Holid, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Juli 2026 baru mencapai sekitar Rp297,69 miliar atau 27,59 persen dari target sekitar Rp1,079 triliun.
Pada sisi belanja, realisasinya disebut baru sekitar Rp924,66 miliar atau 28,91 persen. Kondisi yang lebih mendapat perhatian adalah realisasi belanja modal yang baru mencapai sekitar Rp4,58 miliar dari pagu Rp182,69 miliar, atau sekitar 2,51 persen.
Menurut Holid, rendahnya realisasi tersebut tidak boleh hanya dibaca sebagai persoalan teknis administrasi anggaran.
“Anggaran ada. Program ada. Tetapi uang publik belum bergerak optimal menjadi pembangunan,” kata Holid.
TAPD Diminta Dievaluasi
Holid menilai posisi TAPD sangat strategis karena berkaitan langsung dengan proses perencanaan, penganggaran hingga pengendalian APBD.
Karena itu, menurutnya, ketika terdapat persoalan pada kinerja pendapatan maupun belanja daerah, evaluasi terhadap kinerja TAPD merupakan langkah yang patut dilakukan.
“TAPD berada di jantung perencanaan, penganggaran, dan pengendalian APBD. Karena itu, ketika kinerja pendapatan dan belanja bermasalah, evaluasi terhadap kinerja TAPD menjadi sesuatu yang wajar dan wajib dilakukan. Apalagi kini muncul persoalan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027,” tegasnya.
Sorotan tersebut semakin mengemuka setelah adanya penilaian dari DPRD terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang disebut memiliki inkonsistensi dengan dokumen perencanaan serta persoalan kelengkapan informasi.
Holid menilai persoalan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai sekadar perbedaan teknis antara eksekutif dan legislatif.
Menurut dia, konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran merupakan hal mendasar agar APBD benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Target PAD 2027 Dipertanyakan
Holid juga menyoroti informasi mengenai target PAD Kabupaten Bandung Barat tahun 2027 yang disebut berada di bawah Rp800 miliar.
Jika angka tersebut benar dan dibandingkan dengan target PAD 2026 sekitar Rp1,079 triliun, kata dia, terdapat potensi penurunan lebih dari 25 persen.
“Persoalannya menjadi semakin serius jika informasi mengenai target PAD 2027 di bawah Rp800 miliar benar. Jika dibandingkan dengan target PAD 2026 sekitar Rp1,079 triliun, angka tersebut berarti penurunan lebih dari 25 persen,” ujarnya.
Holid mempertanyakan dasar penetapan target tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah penurunan target disebabkan oleh melemahnya potensi ekonomi dan sumber-sumber PAD atau terdapat faktor lain dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah.
“Jika target tersebut berada di bawah target PAD yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun ketiga, maka publik berhak mendapatkan penjelasan. Mengapa target pendapatan daerah justru mundur? Apakah potensi PAD Bandung Barat memang sedemikian buruk? Atau justru pemerintah sedang memilih jalan paling mudah dengan menurunkan target agar lebih mudah dicapai?” katanya.
Holid menegaskan, target pendapatan tidak boleh sekadar menjadi angka formal dalam dokumen APBD.
Menurutnya, target PAD seharusnya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang tersedia.
“Karena itu, kami menolak apabila persoalan fiskal hanya diselesaikan dengan menyesuaikan angka agar terlihat realistis. Yang harus diperbaiki adalah kinerja, bukan sekadar targetnya,” tegas Holid.
Banggar Jangan Sekadar Jadi Ruang Kompromi Anggaran
Selain TAPD, Holid juga meminta fungsi Badan Anggaran (Banggar) DPRD diperkuat dalam menguji kualitas rancangan APBD.
Ia menegaskan bahwa pembahasan anggaran tidak boleh berhenti pada proses negosiasi angka maupun akomodasi kepentingan politik.
“Kami juga mempertanyakan fungsi Badan Anggaran DPRD. Banggar jangan hanya menjadi ruang kompromi angka dan pembagian kepentingan. Banggar harus memastikan APBD konsisten dengan RPJMD, RKPD, hasil Musrenbang, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Holid mengakui bahwa pokok-pokok pikiran DPRD, hasil reses, maupun aspirasi masyarakat merupakan bagian dari proses politik dan perencanaan pembangunan.
Namun, menurut dia, seluruh aspirasi tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka prioritas pembangunan daerah.
“Pokir sah. Reses sah. Aspirasi masyarakat sah. Tetapi tidak boleh ada satu pun yang mengalahkan prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia bahkan mempertanyakan sejauh mana Banggar menjalankan fungsi pengawasan dan pengujian terhadap rancangan anggaran.
“Apakah Banggar benar-benar menguji kualitas rancangan anggaran, atau sekadar memastikan kepentingan masing-masing tetap masuk?” ujarnya.
Bupati Diminta Tak Membiarkan Persoalan Menjadi Kebiasaan
Holid kemudian menyampaikan tuntutan langsung kepada Bupati Bandung Barat agar melakukan evaluasi terhadap jajaran yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan pemerintahan dan APBD.
“Dan kepada Bupati Bandung Barat, tuntutannya jelas: evaluasi Sekda. Evaluasi TAPD. Evaluasi kinerja pengelolaan APBD,” katanya.
Menurut Holid, evaluasi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya pergantian pejabat karena kepentingan politik.
Sebaliknya, evaluasi harus dilakukan berdasarkan ukuran kinerja, koordinasi, perencanaan, penganggaran dan pengendalian pemerintahan.
“Jika memang terdapat kelemahan koordinasi, perencanaan, penganggaran dan pengendalian, jangan dibiarkan menjadi kebiasaan birokrasi,” tegasnya.
Holid mengatakan Bandung Barat saat ini telah memasuki usia 19 tahun. Menjelang dua dekade berdirinya daerah tersebut, ia menilai pemerintah daerah harus berani melakukan pembenahan internal.
“Pada usia menuju 20 tahun, Bandung Barat tidak membutuhkan pemerintahan yang sibuk mempertahankan mekanisme lama. Bandung Barat membutuhkan pemerintahan yang berani membenahi diri,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tuntutan evaluasi bukan didasarkan pada kepentingan politik maupun keinginan untuk mengganti pejabat semata.
“Kami tidak meminta pergantian pejabat karena kepentingan politik. Kami meminta evaluasi berbasis kinerja. Jika kinerjanya baik, pertahankan. Jika kinerjanya tidak memenuhi harapan, ganti,” ujar Holid.
APBD Bukan Milik Pemerintah atau Kelompok Politik
Bagi Holid, persoalan utama dalam pengelolaan APBD adalah memastikan uang publik benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.
“Sebab jabatan publik bukan hak milik. Jabatan adalah amanah,” katanya.
Ia menambahkan, APBD juga bukan milik pemerintah, DPRD, TAPD maupun kelompok politik tertentu.
“APBD adalah uang rakyat,” tegas Holid.
Karena itu, menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana setiap rupiah anggaran direncanakan, dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan.
“Rakyat berhak menuntut agar setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat nyata. KBB jangan hanya tertib di atas kertas. KBB harus hadir dalam pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” harapnya.
Holid menilai rendahnya realisasi PAD dan terutama belanja modal harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar angka yang dicatat dalam laporan keuangan.
Sebab, ketika belanja pembangunan belum bergerak optimal, dampaknya pada akhirnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk tertundanya pembangunan maupun pelayanan publik.
Karena itu, ia kembali menyerukan agar pembenahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kinerja birokrasi hingga proses penyusunan dan pembahasan APBD.
Evaluasi Sekda!
Evaluasi TAPD!
Benahi Banggar!
“Benahi tata kelola APBD. Selamatkan fiskal Bandung Barat. APBD untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok!,” tutur Holid menutup pernyataan resminya. **(HN/DRIV)
About the Author
