BALIKPAPAN jurnalpolisi.id
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi memulai rangkaian Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (17/6).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem usaha mikro melalui peningkatan legalitas usaha, perlindungan produk, sertifikasi, hingga perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah terus berkomitmen menghadirkan berbagai kemudahan dan pendampingan agar pelaku UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Menurutnya, berbagai layanan yang dibutuhkan pelaku usaha, mulai dari perizinan, sertifikasi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema non-KUR, kini diintegrasikan dalam satu wadah melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro.
“Kami berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, serta akses pembiayaan, baik KUR maupun non-KUR.
Semua layanan tersebut kami kemas dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro,” ujar Maman usai membuka kegiatan tersebut.
Maman mengungkapkan, penguatan legalitas usaha menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena mayoritas UMKM di Indonesia masih beroperasi secara informal. Berdasarkan data Kementerian UMKM, sekitar 77 persen pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha yang memadai.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong semakin banyak pelaku usaha masuk ke sektor formal agar memperoleh kepastian hukum, perlindungan usaha, serta akses terhadap berbagai program pemberdayaan dan pembiayaan pemerintah.
Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian UMKM menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga dunia usaha. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat transformasi usaha mikro menjadi lebih produktif, kompetitif, dan berkelanjutan.
“Ketika UMKM tumbuh dan mendapatkan akses perizinan serta pembiayaan yang masif dan optimal, maka roda perekonomian daerah juga akan bergerak,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menghadapi tantangan UMKM yang semakin kompleks di era persaingan global dan transformasi digital.
Ia menilai pelaku UMKM harus terus didorong untuk naik kelas, mulai dari memiliki legalitas usaha, memanfaatkan teknologi digital, hingga meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
“UMKM harus terus kita dorong untuk naik kelas. Dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yang legal, dari usaha tradisional menjadi usaha yang memanfaatkan teknologi digital, serta dari usaha yang hanya bertahan menjadi usaha yang mampu berkembang dan berdaya saing,” ujarnya.
Rudy juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Menurutnya, penguatan sektor UMKM akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penurunan angka pengangguran.
Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026 akan digelar di 10 kota di Indonesia dengan melibatkan sekitar 1.000 pelaku usaha mikro.
Balikpapan menjadi kota pertama yang membuka rangkaian kegiatan tersebut sebagai langkah pemerintah memperkuat fondasi UMKM nasional agar semakin tangguh, berdaya saing, dan mampu menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
( Alfian )
About the Author
