
Langgur, jurnalpolisi.id
Pemerataan akses keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi pekerjaan besar. Dari total 191 Ohoi dan kelurahan yang tersebar di wilayah tersebut, baru 37 yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Sementara 154 lainnya masih membutuhkan perhatian dan percepatan pembinaan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku yang mendorong Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mempercepat pembentukan, pembinaan, dan pendampingan Posbankum hingga menjangkau seluruh Ohoi dan kelurahan.
Dorongan itu mengemuka dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan Pos Bantuan Hukum yang diselenggarakan secara virtual oleh Kanwil Kementerian Hukum Maluku, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (16/11/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida, melalui kegiatan tersebut menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama pemerintah daerah agar pelayanan bantuan hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut pembentukan kelembagaan di tingkat Ohoi, melainkan bagaimana negara menghadirkan pelayanan hukum yang dapat diakses masyarakat secara langsung, mudah, dan terjangkau.
Posbankum Jangan Berhenti pada Pembentukan Administratif
Dalam sambutan pemerintah daerah yang disampaikan pada kegiatan tersebut, ditegaskan bahwa keberadaan Posbankum tidak boleh hanya menjadi pemenuhan administrasi atau sekadar pembentukan lembaga di tingkat pemerintahan Ohoi.
Posbankum harus benar-benar berfungsi, aktif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh informasi hukum, konsultasi, bantuan hukum, hingga penyelesaian persoalan melalui mekanisme nonlitigasi atau mediasi.
Penegasan ini menjadi penting karena persoalan hukum di tengah masyarakat sering kali muncul dari persoalan sosial, hubungan antarwarga, sengketa, maupun berbagai persoalan lain yang membutuhkan penyelesaian secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya Posbankum, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan ketika membutuhkan informasi dan akses terhadap layanan hukum.
Kondisi Kepulauan Menjadi Tantangan Pemerataan
Kabupaten Maluku Tenggara memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan wilayah Ohoi yang tersebar pada sejumlah pulau. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan publik, termasuk akses terhadap bantuan hukum.
Jarak geografis, keterbatasan transportasi, serta akses jaringan komunikasi dan internet di sejumlah wilayah dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan.
Karena itu, percepatan pendampingan terhadap 154 Ohoi dan kelurahan yang belum terjangkau membutuhkan koordinasi lintas sektor, bukan hanya mengandalkan pelaksanaan kegiatan secara virtual.
Pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika agar seluruh Ohoi dapat mengikuti proses pembinaan secara optimal.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan hukum hanya karena keterbatasan geografis.
Kepala Ohoi dan Paralegal Jadi Garda Terdepan
Dalam mekanisme pelayanan Posbankum, Kepala Ohoi atau Lurah bersama paralegal memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat masyarakat.
Kepala Ohoi dan Lurah diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai juru damai atau hakim perdamaian desa dalam membantu penyelesaian persoalan masyarakat secara kekeluargaan, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara paralegal berperan membantu memberikan informasi, pelayanan, serta pendampingan hukum kepada masyarakat.
Untuk menjalankan fungsi tersebut secara profesional, kedua unsur ini perlu mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang memadai agar memahami tugas, kewenangan, serta batas tanggung jawab masing-masing.
Posbankum juga diharapkan menjadi tempat masyarakat menyampaikan pengaduan, mencatat persoalan hukum, memperoleh konsultasi, serta mendapatkan arahan penyelesaian sesuai mekanisme hukum yang tersedia.
Menunggu Percepatan Nyata di Seluruh Ohoi
Target pemerataan Posbankum di seseluru wilayah Maluku Tenggara kini menjadi tantangan yang harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan terukur.
Dari 191 Ohoi dan kelurahan, masih terdapat 154 wilayah yang membutuhkan pembinaan dan pendampingan.
Artinya, upaya perluasan layanan bantuan hukum masih memerlukan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah Ohoi.
Percepatan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan bertambahnya jumlah Posbankum yang terbentuk, tetapi juga memastikan setiap pos memiliki sumber daya manusia yang memahami pelayanan hukum dan mampu menjalankan fungsi pendampingan secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari jumlah Posbankum yang terbentuk di atas kertas. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat di setiap Ohoi dapat memperoleh akses informasi, konsultasi, dan bantuan hukum ketika menghadapi persoalan.
Sebab, keadilan tidak seharusnya hanya dapat dijangkau oleh masyarakat yang tinggal dekat pusat pemerintahan. Melalui pemerataan Posbankum, pelayanan hukum diharapkan benar-benar hadir hingga ke seluruh Ohoi di Bumi Larvul Ngabal.
Publish by (Melkg_JPN)




