
JOMBANG jurnalpolisi.id
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026). Kehadiran layanan ini menjadi langkah Polri dalam memperluas akses pengaduan, konsultasi, dan fasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak pekerja.
Peresmian tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pekerja dan buruh yang menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Desk Ketenagakerjaan diharapkan menjadi wadah bagi pekerja untuk menyampaikan pengaduan, memperoleh konsultasi, serta mendapatkan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan peresmian tersebut dihadiri sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, serta perwakilan berbagai organisasi serikat pekerja dan buruh.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial berupa sembako kepada para pekerja. Selain itu, dilaksanakan bakti kesehatan gratis yang menyediakan sejumlah layanan, meliputi pemeriksaan mata, laboratorium dasar, tekanan darah, rekam jantung atau elektrokardiogram (EKG), pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), serta pemberian obat-obatan bagi pekerja yang membutuhkan.
Perluas Akses Pelayanan Ketenagakerjaan
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa perluasan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat kewilayahan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengawal perlindungan hak-hak pekerja.
“Hari ini kita baru saja meresmikan Desk Ketenagakerjaan tingkat kewilayahan. Layanan ini diluncurkan secara serentak pada 35 kesatuan kewilayahan di bawah naungan 14 Polda,” ujar Kapolri.
Ia menjelaskan, keberadaan Desk Ketenagakerjaan diharapkan dapat mempermudah pekerja dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan, berkonsultasi mengenai persoalan yang dihadapi, serta memperoleh fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
Apabila dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan ditemukan dugaan tindak pidana, Polri dapat menindaklanjutinya sesuai kewenangan kepolisian dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi para pekerja. Kami ingin memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik,” tegasnya.
Fasilitasi Pemulihan Hak Pekerja
Kapolri mengungkapkan, sejak 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali mendapatkan mata pencaharian.
Selain itu, melalui sinergi dengan berbagai pihak, Polri turut memfasilitasi pemenuhan hak finansial pekerja yang sebelumnya tertahan dengan nilai mencapai Rp70,28 miliar.
Menurut Kapolri, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi pekerja dan buruh, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi agar perlindungan hak pekerja dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan dunia usaha dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
“Kami terus bersinergi agar perlindungan buruh dan keberlanjutan bisnis tetap seimbang. Harapan kami, Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang serta Polres lainnya dapat menjadi pilot project bagi pengembangan layanan serupa di seluruh pelosok Tanah Air,” imbuhnya.
KSPSI Apresiasi Langkah Polri
Sementara itu, Presiden KSPSI sekaligus Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan, Andi Gani Nena Wea, mengapresiasi langkah Kapolri yang dinilai menunjukkan komitmen nyata dalam memperluas pelayanan ketenagakerjaan hingga tingkat Polres.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri. Hanya dalam waktu delapan hari, beliau langsung mengeksekusi langkah konkret ini hingga Desk Ketenagakerjaan resmi beroperasi hari ini,” ungkap Andi Gani.
Ia menilai, keberadaan Desk Ketenagakerjaan dapat membantu mempercepat fasilitasi dan koordinasi dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi pekerja, terutama terkait pemenuhan hak-hak mereka.
Andi Gani juga mencontohkan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang telah berlangsung cukup lama dan kemudian memperoleh titik terang melalui fasilitasi serta koordinasi antara Polri dan para pemangku kepentingan terkait.
Dengan tersedianya layanan di tingkat Polres, pekerja diharapkan semakin mudah mengakses informasi, menyampaikan pengaduan, dan mencari solusi atas persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi.
“Dengan adanya pos pelayanan di tingkat Polres, ruang bagi buruh untuk mengadu menjadi lebih terbuka lebar, terutama ketika hak-hak konstitusional mereka dirampas atau tidak dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku,” kata Andi Gani.
Peresmian Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres di Jombang diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja atau buruh.
Melalui layanan tersebut, penanganan persoalan ketenagakerjaan diharapkan semakin terkoordinasi, kepastian hukum semakin terjaga, hak-hak pekerja semakin terlindungi, serta hubungan industrial yang harmonis dan iklim investasi yang kondusif dapat terus diwujudkan.
( Alfian )




