JAKARTA jurnalpolisi.id
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai aturan dan batas hukum yang berlaku. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian hanya dapat dibangun melalui keberanian mengungkap kebenaran, keterbukaan, serta komitmen menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
Penegasan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026), saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi.
Kapolri memastikan penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Polri menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa yang tengah diusut.
Perkara ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik. Pada Oktober 2026, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PenLink X (PLX), termasuk pembubaran grup WhatsApp yang diduga digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.
Hasil penyidikan sementara mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik.
Seluruh dugaan tersebut masih dalam proses pembuktian melalui rangkaian penyidikan. Untuk memperkuat penanganan perkara, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli yang terdiri atas ahli teknologi informasi dan ahli hukum pidana.
Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, serta dokumen dan log aktivitas penyadapan.
Suyudi menegaskan, kehormatan institusi Polri tidak diukur dari kemampuannya melindungi kepentingan pihak tertentu, melainkan dari keberanian menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan anggota atau pejabat dari lingkungan internal institusi.
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.
Ia juga menilai pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh kewenangan kepolisian dijalankan sesuai ketentuan. Karena itu, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap institusi Polri.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” kata Suyudi.
Selain perkara dugaan penyadapan ilegal, Kapolri mengungkapkan bahwa Polri juga melakukan penyelidikan secara terpisah terhadap dugaan tindak pidana makar. Ia menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Dugaan tersebut harus didalami dan dibuktikan melalui proses hukum tersendiri.
Menutup penyampaiannya, Suyudi mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Menurutnya, ukuran pengabdian seorang pejabat bukan terletak pada besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki, melainkan pada komitmennya dalam menjaga kebenaran dan keadilan.
“Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya.
( Alfian )
About the Author
