
BALIKPAPAN – jurnalpolisi.id
Kapolresta Balikpapan Kombes Pol. Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa setiap laporan dan pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa harus menunggu kasus tersebut viral di media sosial.
Penegasan itu disampaikan saat kegiatan Polisi Kumpul Bersama Masyarakat dalam rangka Program Polisi Bersama Masyarakat yang berlangsung di Posyandu Gatra Kencana 24, RT 24, Kelurahan Telagasari, Kecamatan Balikpapan Kota, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.15 WITA tersebut dihadiri sekitar 35 orang, melibatkan jajaran pejabat utama Polresta Balikpapan, unsur pemerintah kelurahan, Babinsa, ketua RT, serta masyarakat setempat.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasat Lantas Kompol M. Dahlan Djauhari, S.H., M.H., Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Marja Cakra Hasta, S.Kom., S.H., Kasat Samapta Kompol Sugiharto, S.H., Kasat Reskrim AKP Agus Fitriyadi, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Marten Luter, S.H., M.H., dan Kasat Binmas AKP Beng Parluhutan Sitompul, S.H.
Turut hadir Lurah Telagasari Satya Nugraha, S.STP., para ketua RT, Babinsa Kelurahan Telagasari Serma Haryanto, serta warga RT 24 dan RT 28.
Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dan profesionalisme kepolisian menjadi perhatian masyarakat.
Salah seorang warga, Budi, secara terbuka mempertanyakan masih adanya dugaan sikap arogan oknum anggota kepolisian saat bertugas di lapangan. Ia juga mempertanyakan sejauh mana implementasi kebijakan Kapolri dalam meningkatkan profesionalisme anggota Polri.
Selain itu, Budi menyoroti anggapan No Viral No Justice, yakni persepsi bahwa suatu laporan masyarakat baru mendapatkan perhatian serius setelah ramai diperbincangkan di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Balikpapan menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima laporan dari Kasi Propam terkait dugaan arogansi anggota kepolisian di wilayah hukum Polresta Balikpapan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan tugas anggota tetap menjadi perhatian institusi.
Menurutnya, Polresta Balikpapan terus melakukan pembenahan internal, meningkatkan kedisiplinan, serta mendorong seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapolresta juga menegaskan, apabila ditemukan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya akan memerintahkan fungsi Propam untuk melakukan pemeriksaan dan memprosesnya sesuai aturan.
Terkait anggapan No Viral No Justice, Jerrold menegaskan bahwa penanganan laporan masyarakat tidak harus menunggu suatu perkara menjadi viral.
Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan hingga proses hukum lebih lanjut berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.
Senada dengan hal tersebut, Kasat Reskrim Polresta Balikpapan AKP Agus Fitriyadi menjelaskan bahwa kepolisian memproses setiap laporan masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang pelapor.
Ia menyebutkan, dalam penanganan perkara, penyidik harus melakukan serangkaian tahapan, di antaranya pengumpulan bahan keterangan, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara melalui mekanisme pelayanan yang tersedia. Apabila terdapat kendala atau ketidakpuasan terhadap pelayanan penyidik, warga dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi kepolisian.
Tidak hanya menyangkut pelayanan kepolisian, dialog tersebut juga membahas persoalan administrasi lalu lintas dan kendaraan bermotor.
Warga lainnya, Roni, mempertanyakan kemungkinan penerapan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup agar masyarakat tidak perlu melakukan perpanjangan setiap lima tahun. Ia juga mempertanyakan persyaratan penggunaan KTP asli dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kemungkinan penggunaan fotokopi KTP sebagai alternatif.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol M. Dahlan Djauhari menjelaskan bahwa SIM tidak hanya berkaitan dengan persyaratan administrasi, tetapi juga merupakan bukti pemenuhan kompetensi dan kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
Menurutnya, kondisi kesehatan dan kemampuan berkendara seseorang dapat berubah seiring bertambahnya usia. Karena itu, masa berlaku SIM dan kewajiban perpanjangan setiap lima tahun menjadi bagian dari mekanisme untuk memastikan pemegang SIM tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Sementara mengenai penggunaan KTP asli dalam proses administrasi kendaraan bermotor, ia menjelaskan bahwa dokumen identitas diperlukan untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan identitas pemilik kendaraan, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan dokumen administrasi.
Sebelumnya, Lurah Telagasari Satya Nugraha, S.STP., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolresta Balikpapan beserta jajaran di tengah masyarakat. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi warga untuk berkomunikasi secara langsung dengan kepolisian sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperkuat sinergi antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Sementara itu, Kapolresta Balikpapan menegaskan bahwa Program Polisi Bersama Masyarakat merupakan bentuk komitmen Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta menjadikan kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui kegiatan tersebut, Polresta Balikpapan berharap terbangun komunikasi yang terbuka dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif di Kota Balikpapan.
Kegiatan berakhir sekitar pukul 11.00 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
( Alfian )




