
MURATARA – jurnalpolisi.id
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Surulangun Rawas, Muhammad Hasan, memberikan klarifikasi terkait beredarnya video di media sosial Facebook yang memperlihatkan dugaan dirinya membentak seorang anak dari keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) hingga menangis.
Saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026), Muhammad Hasan membantah tudingan tersebut. Ia menyebut video yang beredar tidak menggambarkan secara utuh kronologi kejadian sebenarnya.
Hasan menjelaskan, peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.00 WIB ketika dirinya bersama sejumlah personel Lapas Kelas III Surulangun Rawas sedang berada di ruang pertemuan. Tiba-tiba, sejumlah anggota keluarga seorang WBP berinisial IWH datang ke lapas. Mereka terdiri atas ibu, kakak, adik, serta anak dari WBP tersebut.
Menurut Hasan, salah seorang perempuan dari rombongan keluarga itu sudah dalam kondisi menangis dan berteriak sejak tiba di lingkungan lapas. Kondisi tersebut, menurutnya, diduga dipicu informasi bahwa IWH telah dipindahkan dari Lapas Kelas III Surulangun Rawas ke lapas lain.
“Melihat situasi tersebut, saya langsung bangkit dari tempat duduk dan menghampiri perempuan itu. Saya bertanya, ada apa, Bu? Kenapa menangis? Karena situasinya mulai ramai, saya berinisiatif mengajak mereka masuk ke ruang pertemuan agar persoalan dapat dibicarakan dengan baik,” jelas Hasan.
Ia juga menerangkan bahwa ruang pertemuan memiliki kapasitas terbatas, sementara jumlah anggota keluarga yang datang lebih dari tiga orang. Akibatnya, sebagian pengunjung terpaksa duduk di lantai karena keterbatasan kursi yang tersedia.
Dalam pertemuan tersebut, Hasan mengaku telah memberikan penjelasan mengenai alasan pemindahan IWH. Menurut keterangannya, pemindahan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan penipuan yang disebut telah dilakukan IWH dari dalam lapas selama kurang lebih dua tahun terakhir.
Hasan menegaskan bahwa pemindahan warga binaan tersebut merupakan bagian dari langkah pembinaan dan penanganan yang dilakukan pihak lapas. Namun, dugaan penipuan yang disampaikan tersebut merupakan keterangan pihak lapas dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti tanpa adanya proses pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait video yang direkam dan kemudian beredar di Facebook, Hasan mengaku tidak ingin memperpanjang persoalan. Meski demikian, ia menyayangkan beredarnya rekaman yang menurut penilaiannya hanya memperlihatkan sebagian kejadian dan tidak menggambarkan keseluruhan rangkaian peristiwa.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap pihak yang merekam maupun menyebarluaskan video tersebut tanpa izin, Hasan menyatakan untuk sementara memilih bersikap legawa.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan langkah hukum apabila kejadian serupa kembali terulang dan ditemukan bukti kuat adanya unsur pelanggaran hukum.
“Saya tidak mempermasalahkan apa yang sudah terjadi. Namun, apabila hal serupa kembali dilakukan dan ditemukan bukti-bukti kuat adanya unsur pidana, tentu kami akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Selain memberikan klarifikasi terkait video tersebut, Hasan juga mengungkapkan kondisi Lapas Kelas III Surulangun Rawas yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas hunian.
Menurut keterangannya, lapas tersebut memiliki kapasitas ideal sebanyak 110 orang, sedangkan jumlah warga binaan yang saat ini ditampung mencapai 211 orang. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam menjalankan fungsi pengamanan dan pembinaan.
Untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, pihaknya berkomitmen meningkatkan pengawasan, khususnya terhadap kemungkinan masuk dan peredaran barang-barang terlarang, seperti telepon genggam (HP), senjata tajam (sajam), senjata api (senpi), serta barang terlarang lainnya.
Di sisi lain, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Lapas Kelas III Surulangun Rawas juga telah meluncurkan inovasi layanan berbasis pemindaian barcode atau QR Code.
Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi dan mengisi data kunjungan dari rumah. Dengan demikian, keluarga warga binaan dapat melakukan proses administrasi kunjungan secara lebih mudah dan praktis sebelum datang langsung ke lapas.
Hasan berharap polemik yang berkembang di media sosial tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihak lapas akan tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi pelayanan, serta pengawasan terhadap seluruh aktivitas warga binaan.
Klarifikasi yang disampaikan Kalapas menjadi salah satu bagian dari upaya memberikan penjelasan kepada publik. Meski demikian, untuk memperoleh gambaran yang berimbang, keterangan dari pihak keluarga WBP, khususnya terkait dugaan bentakan terhadap anak dalam video tersebut, juga perlu mendapat ruang.
Dengan demikian, penilaian terhadap peristiwa ini hendaknya didasarkan pada fakta dan keterangan dari seluruh pihak terkait, bukan semata-mata potongan rekaman maupun klaim sepihak. (Dedi)




