BALIKPAPAN – jurnalpolisi.id
Perkembangan harga barang dan jasa di Kota Balikpapan pada Agustus 2026 menunjukkan tren yang semakin terkendali.
Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), Balikpapan mencatat deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan (mtm).
Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang pada periode yang sama justru mengalami inflasi sebesar 0,52 persen (mtm).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan menyebut perbedaan perkembangan harga tersebut menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di kedua wilayah.
Penguatan sinergi dan langkah strategis diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan, distribusi, serta harga pangan secara berkelanjutan.
Secara tahunan, inflasi Kota Balikpapan pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,79 persen (yoy), sedangkan Kabupaten PPU sebesar 3,68 persen (yoy). Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,19 persen (yoy), namun masih di bawah inflasi gabungan empat kota di Kalimantan Timur sebesar 3,83 persen (yoy).
Sementara itu, secara tahun kalender hingga Agustus 2026, inflasi Balikpapan tercatat sebesar 2,47 persen (ytd), sedangkan PPU mencapai 3,53 persen (ytd).
Angkutan Udara hingga Bensin Tekan Inflasi Balikpapan
Deflasi di Balikpapan terutama didorong oleh kelompok Transportasi dengan andil sebesar 0,26 persen (mtm).
Sejumlah komoditas yang memberikan kontribusi terhadap penurunan harga antara lain angkutan udara, bensin, bawang merah, kangkung, dan tomat.
Penurunan tarif angkutan udara antara lain dipengaruhi turunnya harga avtur yang ditetapkan PT Pertamina mulai 1 Agustus 2026. Harga avtur untuk Bandara Sepinggan Balikpapan turun menjadi Rp21.825 per liter dari sebelumnya Rp22.104 per liter.
Harga bensin juga mengalami penurunan seiring kebijakan Pertamina yang menurunkan harga Pertamax (RON 92) mulai 1 Agustus 2026 menjadi Rp16.300 per liter dari sebelumnya Rp16.650 per liter.
Sementara itu, penurunan harga bawang merah dan tomat didukung meningkatnya pasokan seiring memasuki periode panen di sejumlah daerah sentra produksi, khususnya Jawa dan Sulawesi. Kondisi tersebut meningkatkan ketersediaan stok di pasar lokal.
Harga kangkung juga menurun karena pasokan dari petani lokal di sekitar Balikpapan meningkat. Kondisi cuaca yang lebih kering turut mendukung pertumbuhan kangkung dan mengurangi risiko tanaman rusak akibat genangan air.
Di sisi lain, tekanan inflasi masih datang dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil sebesar 0,18 persen (mtm).
Komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain ikan layang, cabai rawit, kacang panjang, jagung manis, dan ketimun.
Harga ikan layang meningkat akibat terbatasnya hasil tangkapan nelayan di perairan Balikpapan dan sekitarnya. Kondisi tersebut dipengaruhi berakhirnya periode ikan pelagis kecil pada triwulan III 2026 serta tingginya gelombang laut yang membatasi aktivitas nelayan.
Sementara kenaikan harga cabai rawit, jagung manis, dan ketimun dipengaruhi menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi akibat kondisi kemarau. Produksi yang menurun terjadi di tengah permintaan masyarakat yang masih relatif kuat.
Kacang panjang juga mengalami kenaikan harga akibat terbatasnya pasokan petani lokal di sekitar Balikpapan. Kondisi cuaca kering memengaruhi tingkat produksi sehingga stok di pasar ikut menurun.
Inflasi PPU Dipicu Kenaikan Harga Pangan
Berbeda dengan Balikpapan, Kabupaten PPU mencatat inflasi sebesar 0,52 persen (mtm) pada Agustus 2026.
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang utama dengan andil sebesar 0,41 persen (mtm).
Sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain daging ayam ras, ikan tongkol, cabai rawit, biaya pemeliharaan atau servis, serta buncis.
Kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi terbatasnya pasokan ayam beku dari Jawa dan ayam segar dari wilayah PPU dan sekitarnya. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan kenaikan biaya pakan ternak, sementara permintaan masyarakat masih kuat.
Harga ikan tongkol meningkat akibat menurunnya hasil tangkapan nelayan yang dipengaruhi tingginya gelombang laut di perairan PPU dan sekitarnya.
Sementara itu, kenaikan harga cabai rawit dan buncis dipengaruhi berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi akibat kondisi kemarau.
Komoditas jasa pemeliharaan atau servis juga mengalami kenaikan harga seiring meningkatnya biaya operasional bengkel, terutama akibat kenaikan harga suku cadang, pelumas, dan bahan pendukung lainnya.
Meski mencatat inflasi, sejumlah komoditas di PPU justru mengalami penurunan harga. Komoditas penyumbang deflasi antara lain tomat, bawang merah, ikan layang, kelapa, dan bawang putih.
Penurunan harga tomat dan bawang merah didukung meningkatnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi yang memasuki masa panen. Harga ikan layang turun karena tangkapan nelayan masih relatif tinggi seiring migrasi ikan pelagis kecil ke perairan PPU dan sekitarnya.
Harga kelapa turut menurun karena pasokan dari petani lokal meningkat.
Sementara harga bawang putih mengalami penurunan seiring meningkatnya pasokan impor yang mendukung kelancaran distribusi dan ketersediaan stok.
TPID Perkuat Pengendalian Harga
Untuk menjaga stabilitas harga, TPID Balikpapan dan PPU terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui berbagai program, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah, dan Operasi Pasar.
Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan strategis di masyarakat.
Kerja Sama Antardaerah (KAD) juga terus diperkuat guna menjamin kesinambungan pasokan bahan pangan, terutama di tengah meningkatnya dampak El Niño di sejumlah daerah sentra produksi.
Sepanjang Agustus 2026, TPID Kota Balikpapan telah melaksanakan tujuh kegiatan GPM. Dengan tambahan tersebut, total pelaksanaan GPM di Balikpapan hingga Agustus 2026 mencapai 87 kali.
Selain itu, Operasi Pasar LPG 3 kilogram serta optimalisasi Kios GESIT dan Kios Penyeimbang terus dilakukan.
Di Kabupaten PPU, TPID telah melaksanakan 27 kegiatan yang terdiri atas GPM, Pasar Murah, dan Operasi Pasar. Sebanyak empat kegiatan di antaranya dilaksanakan selama Agustus 2026.
Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan penerapan Good Agricultural Practice (GAP), antara lain melalui Tani Camp, Gerakan Tanam Cabai, serta pemanfaatan lahan pekarangan di Balikpapan dan PPU.
Dari sisi pasokan, kerja sama antardaerah terus dikembangkan. Balikpapan dan PPU menjalin kerja sama dengan Kabupaten Karo, sementara Balikpapan juga bekerja sama dengan Kabupaten Bulukumba untuk mendiversifikasi dan mengamankan pasokan komoditas strategis, khususnya hortikultura.
Pemantauan harga dan pasokan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem peringatan dini (early warning system), pembaruan harga bahan pokok penting (bapokting), serta neraca pangan.
Waspadai Dampak El Niño
Bank Indonesia dan pemerintah daerah masih mewaspadai sejumlah risiko yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dalam beberapa bulan mendatang.
Musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada triwulan III 2026 berpotensi memengaruhi produksi komoditas pertanian. Risiko tersebut semakin besar dengan prakiraan dampak El Niño yang lebih kuat di sejumlah wilayah sentra produksi pangan.
Jawa menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian karena merupakan daerah sentra produksi sekaligus pemasok utama berbagai komoditas pangan strategis bagi Balikpapan, PPU, dan Paser.
Selain faktor pasokan, akselerasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terus berlangsung pada 2026 juga berpotensi meningkatkan permintaan sejumlah komoditas pangan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
BI dan Pemda Perkuat Sinergi
KPwBI Balikpapan bersama Pemerintah Daerah melalui TPID Kota Balikpapan, Kabupaten PPU, dan Kabupaten Paser terus memperkuat koordinasi untuk mengendalikan inflasi dan harga pangan daerah.
Langkah tersebut diawali dengan perumusan kebijakan melalui rapat koordinasi inflasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri RI serta High Level Meeting (HLM) gabungan TPID Balikpapan, PPU, dan Paser pada 11 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah mitigasi dan strategi pengendalian inflasi daerah.
Ke depan, KPwBI Balikpapan akan terus memperkuat sinergi melalui wadah TPID dan mendorong implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan.
Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga inflasi daerah tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
KPwBI Balikpapan juga akan terus mendorong optimalisasi program dan kebijakan yang telah tertuang dalam roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027 untuk wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser.
( Alfian )
About the Author
