
BENGKULU — jurnalpolisi.id
21 Nopember 2026, Kabar yang mengundang kekhawatiran dan kemarahan muncul dari lingkungan SDN 66 Kota Bengkulu. Diduga kuat seorang wali kelas III A. Berinisial ibuk P di sekolah tersebut secara terarah meminta seluruh siswa di kelasnya untuk membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di satu toko buku tertentu yang berlokasi di kawasan Bumi Ayu, Kota Bengkulu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah orang tua murid, wali kelas tersebut meminta setiap anak membeli sebanyak 8 judul buku LKS yang berbeda. Harga yang dibanderol untuk satu buku LKS adalah Rp2.500,-. Artinya, satu siswa harus menyiapkan uang sebesar Rp20.000,- untuk membeli keseluruhan buku yang diminta.
Yang menjadi sorotan utama bukanlah harganya, melainkan adanya arahan agar siswa membeli di satu tempat yang sudah ditentukan, padahal aturan resmi yang berlaku sudah sangat jelas. Baik Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun Pemerintah Kota Bengkulu telah mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang sekolah maupun pendidik mewajibkan siswa membeli buku tambahan, LKS, atau barang keperluan belajar di tempat tertentu.
“Kami sangat keberatan. Gubernur dan Wali Kota Bengkulu sudah berkali-kali menyampaikan bahwa anak-anak tidak boleh dipungut biaya apapun dan tidak boleh diwajibkan membeli buku. Kenapa di sekolah ini masih terjadi? Terlebih lagi anak-anak diarahkan beli di toko yang sudah ditentukan. Apakah ini untuk kepentingan anak atau ada kepentingan lain?” ujar salah satu orang tua murid dengan nada kecewa.
Kekhawatiran warga semakin bertambah karena praktik seperti ini dinilai tidak hanya membebani biaya hidup masyarakat yang saat ini sedang berat, tetapi juga diduga kuat melanggar prinsip pendidikan yang adil dan aturan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Para orang tua merasa bingung dan tidak nyaman menyampaikannya langsung ke sekolah, sehingga berharap ada pihak berwenang yang turun tangan.
Saat ini, masyarakat dan para orang tua murid secara luas meminta perhatian serius dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk segera menindaklanjuti laporan ini. Langkah-langkah yang diharapkan masyarakat antara lain:
✅ Melakukan pengecekan dan verifikasi fakta secara transparan
✅ Meminta penjelasan resmi dari pihak sekolah terkait kebijakan tersebut
✅ Menegaskan kembali aturan larangan pungutan dan kewajiban pembelian buku tambahan kepada seluruh tenaga pendidik
✅ Memberikan sosialisasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain
Masyarakat berharap pihak Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dapat segera merespons laporan ini dengan cepat, adil, dan transparan. Tujuannya satu: agar proses pendidikan di Kota Bengkulu benar-benar terasa nyaman, terjangkau, dan bebas dari segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan, demi masa depan anak-anak kita semua.
📌 Ringkasan Poin Penting:
Hal Keterangan
Lokasi Kejadian SDN 66 Kota Bengkulu
Pihak Terkait Wali Kelas III SDN 66 Kota Bengkulu
Permintaan Siswa diarahkan membeli 8 buku LKS di toko tertentu, @Rp2.500/buku = Rp20.000/siswa
Aturan yang Diduga Dilanggar Kebijakan larangan pungutan & kewajiban pembelian buku tambahan dari Pemprov dan Pemkot Bengkulu
Tuntutan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bengkulu segera selidiki dan tindak lanjut
Ujangmahmudin




