
MUARA TEWEH – jurnalpolisi.id
Gugatan yang diajukan Prianto bin Samsuri terkait persoalan lahan di Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, disebut masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Hingga saat ini, belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara tersebut.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Prianto bin Samsuri, perkara tersebut tercatat dengan Nomor 5682 K/PDT/2026 dan masih menunggu proses pemeriksaan di tingkat kasasi. Dengan demikian, perkara tersebut belum dapat dinyatakan telah ditolak ataupun dimenangkan oleh salah satu pihak sebelum adanya putusan dari Mahkamah Agung.
Melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2026, Prianto bin Samsuri menyampaikan permohonan resmi terkait verifikasi dan penegasan batas lahan yang berada di Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara.
Dalam keterangan pihak pemohon, PT Nusa Persada Resources (PT NPR) masih tercatat sebagai pihak tergugat dalam perkara tersebut. Sementara itu, pihak pemohon juga menyampaikan bahwa persoalan terkait kawasan hutan telah dikeluarkan dari pokok sengketa.
Selain itu, pihak pemohon merujuk pada surat resmi Bupati Barito Utara yang diterbitkan pada September 2026. Menurut pihak pemohon, surat tersebut menjadi dasar permintaan agar warga yang mengklaim memiliki hak kelola dilibatkan dalam setiap proses yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di wilayah tersebut.
Atas dasar itu, pihak pemohon meminta agar verifikasi dan pengukuran faktual dilakukan secara terbuka di lapangan dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
Langkah tersebut dinilai penting agar penentuan batas dan status penguasaan lahan dapat dilakukan secara jelas, sekaligus memastikan pembayaran kompensasi atau tali asih disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak berdasarkan hasil verifikasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak pemohon berharap seluruh proses penyelesaian persoalan lahan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta tidak mengabaikan proses hukum yang saat ini masih berjalan di Mahkamah Agung RI.
Hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, seluruh pihak diharapkan menghormati proses peradilan dan mengedepankan penyelesaian berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.




