BANDA ACEH – jurnalpolisi.id
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
“Penetapan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh,” kata Mualem, Rabu, 11/11/2026.
Menurutnya, penetapan status siaga darurat bencana juga menyusul perkembangan kondisi cuaca serta potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera, serta surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui penetapan status tersebut, dia menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiap siagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
“Salah satu instruksi utama adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing,” katanya.
Selain itu, dia juga meminta koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh pihak terkait untuk terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Mualem turut menginstruksikan seluruh SKPA untuk menyiagakan personel agar dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana. Kesiapan sumber daya manusia dinilai penting untuk mendukung langkah penanganan di lapangan, terutama pada wilayah yang berpotensi terdampak.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Aceh mengharapkan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama masa siaga darurat berlangsung.
“Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat,” katanya. (*Tengku/JPN)
About the Author
