Jakarta, Jurnalpolisi.id
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ingin polemik dokumen pendidikannya terus berkepanjangan. Meski telah menyampaikan niat mundur dari jabatannya, dia menyatakan akan tetap memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal itu disampaikan Gibran usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026). Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.
Gibran mengaku mendapat banyak saran dari Presiden Prabowo saat keduanya bertemu. Salah satunya agar dia tetap berjuang melalui jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” sambungnya.
Selain ke PTUN, Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan pertemuan tersebut. Dia menyebut dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, sekaligus memohon diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
Pemerintah Bantah, Sebut Putusan Sudah Final
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah bahwa Presiden Prabowo menyarankan Gibran melanjutkan gugatan di PTUN.
Syahganda menyebut pandangan Presiden sejalan dengan penjelasan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan ijazah Gibran telah final dan mengikat.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum,” ujar Syahganda, Rabu (11/11/2026).
Hingga keterangan pemerintah disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Hingga Selasa sore, Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden.
Jurnalis: Boby
Editor: Tim Redaksi
About the Author
