
TANAH BUMBU – jurnalpolisi.id
Persoalan tanah warga di sekitar kawasan konsesi pertambangan PT Borneo Indobara (BIB) perlu ditangani secara menyeluruh dengan memperhatikan kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat.
Ketua Komda Faksi Tanah Bumbu, Farouk, menilai penerapan hukum dalam persoalan tersebut harus dilakukan secara objektif dan berimbang. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai status kawasan, dasar perizinan, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar penanganan suatu persoalan.
Ia menegaskan, pemanfaatan kawasan hutan harus mengikuti peraturan dan perizinan yang berlaku. Namun, pemeriksaan juga perlu mempertimbangkan fakta lapangan, dokumen, serta riwayat penguasaan tanah yang relevan.
Dalam hal ini, izin usaha pertambangan (IUP), penetapan kawasan hutan, dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi berbeda.
Keberadaan salah satu dokumen tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan mengenai status tanah, hak masyarakat, maupun legalitas kegiatan di suatu areal.
Karena itu, menurut Farouk, diperlukan pemeriksaan terhadap batas wilayah, status kawasan, dasar perizinan, riwayat penguasaan tanah, serta aktivitas yang pernah berlangsung.
Prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga harus menjadi perhatian. Masyarakat, kata dia, tidak meminta perlakuan khusus, melainkan kejelasan dasar hukum dan proses pemeriksaan yang objektif apabila terdapat dugaan pelanggaran.
Dalam perkembangan persoalan tersebut, LSM Masyarakat Transparansi Anti Korupsi (MATRAS) sebelumnya menyampaikan dua laporan berbeda terkait aktivitas yang berhubungan dengan PT BIB.
Laporan pertama berkaitan dengan aktivitas dan fasilitas pendukung di Desa Sebamban Lama. Dalam penelusurannya, MATRAS menyoroti keterkaitan lokasi objek yang diperiksa dengan wilayah kerja HRB, IUP BIB, serta dokumen PPKH terkait.
Hubungan spasial tersebut masih memerlukan verifikasi berdasarkan peta, koordinat, dan dokumen resmi yang berlaku.
Laporan kedua menyangkut areal sekitar 318 hektare di Desa Satui Barat dan Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.
Laporan ini menyoroti dugaan aktivitas pertambangan pada periode 2010–2017 serta perlunya pemeriksaan terhadap status kawasan hutan dan dasar penggunaan kawasan pada periode tersebut.
Kedua laporan itu memiliki lokasi, objek, dan ruang lingkup berbeda sehingga perlu ditelaah secara terpisah. Pemeriksaan diharapkan mencakup data koordinat, peta kawasan, riwayat kegiatan, dokumen perizinan, serta ketentuan hukum yang berlaku pada saat peristiwa berlangsung.
MATRAS juga meminta agar seluruh rangkaian peristiwa yang dilaporkan diperiksa secara menyeluruh, termasuk memastikan penanganan setiap aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan, periode, areal, dan pihak-pihak terkait.
Substansi laporan tersebut tetap memerlukan verifikasi oleh instansi berwenang untuk memastikan fakta dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
Upaya memperoleh kejelasan mengenai perkembangan laporan turut dilakukan melalui komunikasi antara wartawan dan Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Tanah Bumbu, Kompol H Tony.
Dalam komunikasi melalui WhatsApp, kamis (15/10/26). wartawan meminta konfirmasi mengenai surat tembusan terkait laporan MATRAS ke Bareskrim Polri, khususnya apakah surat tersebut telah diterima oleh Kapolres Tanah Bumbu.
Menanggapi pertanyaan itu pada pukul 10.44, Kompol H Tony menjawab, “Nanti saya tanyakan dl pak ke Bag Sium.”
Sekitar pukul 15.00, wartawan kembali menghubunginya dengan mengirimkan tanda terima surat dari MATRAS untuk meminta informasi mengenai perkembangan surat tersebut.
Dalam tanggapan berikutnya, Kompol H Tony menyampaikan, “Kalo ada tanda terima biasa sdh masuk pak cuman saya blm dapat desposisi.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kompol H Tony akan menanyakan status surat kepada Bagian Sium. Ia juga menyebut surat biasanya telah masuk apabila terdapat tanda terima, tetapi dirinya belum menerima disposisi.
Meski demikian, komunikasi tersebut belum memberikan kepastian mengenai status administrasi, distribusi internal, maupun tindak lanjut atas substansi laporan. Konfirmasi lebih lanjut dari pihak berwenang masih diperlukan untuk memperoleh informasi yang jelas.
Keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pengaduan. Kejelasan mengenai penerimaan surat, prosedur tindak lanjut, dan kewenangan instansi terkait dapat membantu masyarakat memahami perkembangan laporan yang disampaikan.
Di sisi lain, klaim penguasaan tanah oleh warga juga harus diperiksa berdasarkan bukti dan riwayat penguasaan yang tersedia. Status kawasan hutan maupun keberadaan izin pertambangan perlu ditempatkan sesuai fungsi hukumnya dan tidak dapat menggantikan pemeriksaan terhadap aspek hukum lain yang relevan.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran, penanganannya harus didasarkan pada fakta yang terverifikasi serta ketentuan hukum yang berlaku pada saat peristiwa terjadi. Perbedaan periode kegiatan, status kawasan, dan dasar perizinan perlu menjadi bagian dari pemeriksaan.
Penyelesaian persoalan ini membutuhkan komunikasi yang baik antara masyarakat, perusahaan, dan instansi berwenang. Pemeriksaan yang menyeluruh diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya persepsi mengenai perbedaan penerapan aturan.
Pada akhirnya, keadilan hukum tidak berarti mengabaikan ketentuan yang berlaku, tetapi memastikan bahwa setiap pihak memperoleh proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan setara berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan.
Jurnalis: Farouk Syahran




