MURATARA – jurnalpolisi.id
Komitmen penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali ditegaskan. Polres Musi Rawas Utara (Muratara), jajaran Polda Sumatera Selatan, melaksanakan upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat personel yang dinyatakan melakukan pelanggaran berat.
Upacara PTDH digelar di Lapangan Apel Mapolres Musi Rawas Utara, Senin (9/11/2026), sekitar pukul 07.00 WIB. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Muratara, AKBP Ardy Agung Permadi, S.H., S.I.K., M.H., serta diikuti para pejabat utama dan seluruh personel Polres Muratara.
Upacara berlangsung khidmat dan dilaksanakan secara in absentia atau tanpa kehadiran personel yang diberhentikan.
Adapun empat personel yang dikenakan sanksi PTDH masing-masing berinisial R (39), N (44), I (43), dan BN (32). Berdasarkan keterangan dalam kegiatan tersebut, tiga personel di antaranya terkait pelanggaran penyalahgunaan narkoba, sedangkan satu personel lainnya terkait penyalahgunaan wewenang.
Keputusan pemberhentian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kapolda Sumatera Selatan setelah keempat personel menjalani proses pemeriksaan serta pertimbangan sesuai mekanisme hukum dan ketentuan kode etik profesi Polri.
Dalam amanatnya, Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi menegaskan bahwa PTDH merupakan bentuk ketegasan institusi dalam menegakkan aturan sekaligus menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Menurutnya, tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi. Setiap personel dituntut menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Jadikan momen ini sebagai pengingat bagi kita semua. Isi setiap hari dalam kedinasan dengan hal-hal yang baik. Jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun terjadi, karena kepercayaan masyarakat dibangun dari konsistensi integritas,” tegas Kapolres.
Secara terpisah, Kabag SDM Polres Muratara, Kompol Afrianto, S.H., M.H., CLA, menyampaikan bahwa pelaksanaan PTDH merupakan komitmen nyata institusi untuk menjaga kehormatan Polri sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh personel agar tidak melakukan pelanggaran serupa.
Ia menegaskan, setiap anggota yang terbukti melanggar aturan akan diproses sesuai ketentuan tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
“Polda Sumsel tidak memberikan ruang bagi pelanggaran disiplin dan kode etik. Setiap keputusan PTDH telah melalui proses panjang dan pertimbangan matang demi menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujar Kompol Afrianto.
Ia juga memastikan pengawasan internal akan terus diperkuat secara konsisten di seluruh jajaran guna mencegah terjadinya penyimpangan serta mendorong terwujudnya institusi Polri yang profesional, bersih, dan terpercaya.
Pemberhentian empat personel tersebut menjadi pengingat bahwa setiap pelanggaran berat di tubuh Polri memiliki konsekuensi serius. Namun, penegakan disiplin tidak boleh berhenti pada seremoni PTDH semata.
Pengawasan internal, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang harus terus dilakukan secara konsisten dan transparan.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dibangun melalui pernyataan dan slogan, melainkan melalui tindakan nyata, ketegasan terhadap pelanggaran, serta integritas setiap personel dalam menjalankan tugas.
Polri harus bersih dari dalam sebelum mampu memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
(Dedi)
About the Author
