Banda Aceh. jurnalpolisi.id
Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh mendukung langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo.
DEM menilai langkah tersebut merupakan upaya strategis untuk memperjuangkan kepentingan Aceh agar potensi gas South Andaman tidak hanya menjadi sumber bahan baku yang mengalir keluar daerah, tetapi mampu menjadi penggerak pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh.
Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, dalam siaran pers yang diterima jurnalpolisi.id, Senin 1/6/2026, mengatakan pengembangan South Andaman harus dipandang sebagai momentum penting untuk membangun kembali fondasi industri Aceh yang pernah berjaya pada era produksi gas Arun.
Menurutnya, cadangan gas besar di South Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional, tetapi juga harus memberikan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
“South Andaman merupakan peluang besar bagi Aceh. Karena itu, pengelolaannya harus dirancang tidak hanya menghasilkan gas, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri yang mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Aceh,” kata Faizar.
Ia menilai langkah Pemerintah Aceh tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, yang memberikan ruang bagi Pemerintah Aceh untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya migas demi kepentingan pembangunan daerah.
Faizar mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi salah satu pusat industri berbasis gas terbesar di Indonesia melalui keberadaan sejumlah perusahaan strategis, seperti PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PT Kertas Kraft Aceh (KKA), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). (*Tengku)
About the Author
