
SIDOARJO – jurnalpolisi.id
Dugaan penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di SPBU bernomor 54.612.27 yang berlokasi di Pilangbangu, Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, menjadi perhatian tim Jurnal Polisi News.
Dugaan tersebut muncul setelah tim melakukan pemantauan di lokasi dan menemukan aktivitas sejumlah pengendara sepeda motor yang diduga menggunakan tangki modifikasi untuk mengisi BBM secara berulang. Praktik tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan penyaluran BBM yang berlaku.
Tim Temukan Sejumlah Sepeda Motor Bertangki Modifikasi
Berdasarkan hasil pemantauan tim Jurnal Polisi News, terlihat sejumlah sepeda motor yang diduga telah dimodifikasi pada bagian tangki dan dilengkapi perangkat tambahan berupa keran.
Tim memperkirakan terdapat sekitar 50 unit sepeda motor yang terpantau berkaitan dengan aktivitas pengisian BBM di sekitar lokasi. Namun, jumlah tersebut masih perlu dipastikan melalui pendataan dan verifikasi lebih lanjut.
Aktivitas pengisian secara berulang menggunakan kendaraan bertangki modifikasi menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan pembelian, volume BBM yang diambil, serta kemungkinan adanya pengumpulan untuk dijual kembali.
Apabila terbukti terdapat penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi, praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk keperluan sehari-hari. Meski demikian, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Klarifikasi kepada Pengelola SPBU
Saat tim Jurnal Polisi News berupaya meminta penjelasan kepada pihak pengelola SPBU mengenai aktivitas pengisian BBM tersebut, pihak SPBU memanggil seorang petugas keamanan dari luar.
Petugas yang memperkenalkan diri dengan nama Nanang mengaku sebagai anggota Polres Mojokerto (oknum) sekaligus menyatakan dirinya bertugas sebagai petugas keamanan di SPBU tersebut.

Pengakuan tersebut masih memerlukan verifikasi. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi resmi mengenai status keanggotaan Nanang di kepolisian maupun dasar penugasannya sebagai petugas keamanan di SPBU tersebut.
Dalam proses klarifikasi, Nanang meninggalkan percakapan sebelum tim memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai aktivitas pengisian BBM yang menjadi perhatian.
Kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan atau perlindungan dari anggota kepolisian terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Oleh karena itu, konfirmasi dari Polres Mojokerto dan Polresta Sidoarjo diperlukan untuk memastikan identitas, status, serta keterangan pihak yang bersangkutan.
Perlu Penelusuran oleh Pihak Berwenang
Dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta ketentuan perubahannya.
Penerapan ketentuan hukum harus didasarkan pada fakta, bukti, jenis pelanggaran, dan hasil pemeriksaan. Karena itu, belum tepat menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum proses verifikasi dan penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang.
Jurnal Polisi News Akan Meminta Konfirmasi Lanjutan
Tim Jurnal Polisi News menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui upaya konfirmasi kepada pengelola SPBU, pihak Pertamina yang berwenang, serta Polresta Sidoarjo dan Polres Mojokerto.
Konfirmasi diperlukan untuk mengetahui mekanisme pengawasan penyaluran BBM di SPBU tersebut, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta kebenaran pengakuan seseorang yang menyebut dirinya sebagai anggota kepolisian.
Apabila ditemukan bukti awal yang memadai, tim akan mempertimbangkan penyampaian laporan resmi kepada instansi berwenang agar dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Jurnal Polisi News juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pengelola SPBU, pihak yang disebut dalam pemberitaan, maupun instansi terkait. Keterangan yang diperoleh nantinya akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
Masyarakat diharapkan turut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan, dengan tetap mengedepankan bukti dan tidak melakukan tuduhan tanpa dasar.
BBM bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan yang transparan dan penyaluran sesuai ketentuan menjadi hal penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara tepat.




