
Ket. Gambar: Foto ilustrasi
Sarolangun – jurnalpolisi.id
Dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan suami istri berinisial SN dan AH di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menjadi perhatian. Pihak korban meminta aparat kepolisian memberikan kepastian hukum atas laporan yang mereka sampaikan.
Persoalan yang diduga bermula dari pencabutan patok tanah milik SN tersebut disebut berujung pada insiden kekerasan. Korban menduga tindakan itu melibatkan seorang warga berinisial SL. Bahkan, suami SN, yakni AH, mengaku turut mengalami kekerasan ketika mendatangi lokasi untuk mempertanyakan persoalan yang menimpa istrinya.
Setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan melalui mekanisme adat disebut tidak mencapai kesepakatan, pihak korban kini memilih mendorong agar perkara tersebut ditangani melalui jalur hukum.
KORBAN PERTANYAKAN PERKEMBANGAN LAPORAN
Pihak korban mengaku kecewa karena hingga saat ini mereka merasa belum memperoleh kepastian sebagaimana yang diharapkan terkait penanganan perkara di Polsek Batang Asai.
Mereka berharap laporan tersebut dapat memperoleh perhatian lebih lanjut dari Polres Sarolangun. Permintaan itu disampaikan sebagai bentuk harapan agar proses penanganan perkara berjalan transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.
“Kami ingin laporan ini dilimpahkan ke Polres Sarolangun. Mengapa seolah-olah ada penundaan? Apakah memang ada kendala dalam proses penanganannya? Kami hanya ingin mendapatkan keadilan,” ungkap pihak korban.
Korban juga berharap pihak kepolisian memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan, termasuk tahapan yang telah dilakukan dan apabila terdapat kendala dalam proses penyelidikan.
UPAYA PENYELESAIAN SECARA ADAT BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN
Sebelum mendorong penyelesaian melalui jalur hukum, kedua belah pihak disebut telah diupayakan untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme adat di Desa Rantau Panjang.
Namun, upaya tersebut dikabarkan belum membuahkan hasil.
Berdasarkan keterangan Kepala Desa Rantau Panjang, Pardai, yang disampaikan kepada awak media, pihak SL dan keluarganya disebut telah menyatakan tidak lagi bersedia menempuh penyelesaian secara damai.
Menurut keterangan tersebut, pihak SL menyatakan siap apabila persoalan dilanjutkan melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kondisi ini membuat pihak korban memilih menyerahkan penyelesaian persoalan kepada aparat penegak hukum agar duduk perkara dapat diperiksa secara objektif.
SN MENGAKU MENGALAMI KEKERASAN BERULANG
Dalam keterangannya kepada awak media, SN menceritakan dugaan kekerasan yang dialaminya. Ia mengaku mendapatkan beberapa tindakan kekerasan, mulai dari pukulan di bagian kepala, tendangan pada bagian belakang tubuh, hingga dorongan.
SN juga menuding seseorang berinisial CN, yang disebut sebagai anak SL, turut melakukan kekerasan terhadap dirinya dengan menginjak tubuhnya.
“Saya dipukul berkali-kali di bagian kepala, ditendang di belakang badan, didorong, bahkan anaknya juga ikut menginjak saya. Saya diperlakukan seperti bukan manusia. Saya hanya ingin keadilan,” ungkap SN dengan nada haru.
Tidak hanya SN, suaminya, AH, juga mengaku mengalami dugaan penganiayaan ketika mendatangi lokasi untuk mempertanyakan persoalan yang dialami istrinya.
Menurut pasangan tersebut, situasi saat kejadian berlangsung cukup mencekam. Mereka mengaku khawatir insiden tersebut dapat berakibat lebih serius apabila tidak ada pihak yang melerai.
Keterangan kedua korban tersebut perlu didalami lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi, bukti pendukung, serta hasil pemeriksaan medis apabila tersedia.
MEDIASI TERKENDALA PERBEDAAN PERMINTAAN BIAYA PENGOBATAN
Upaya mediasi yang difasilitasi melalui perwakilan wartawan juga disebut belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Salah satu persoalan yang muncul dalam mediasi adalah perbedaan pandangan mengenai besaran biaya pengobatan yang diminta pihak korban.
Pihak korban menyatakan bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan biaya pengobatan dan dampak yang mereka alami akibat kejadian tersebut.
Namun, karena belum ditemukan titik temu, korban menegaskan tidak ingin persoalan terus berlarut-larut dalam pembahasan perdamaian.
Mereka memilih agar dugaan tindak pidana tersebut diproses melalui mekanisme hukum sehingga setiap pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan bukti masing-masing.
POLSEK BATANG ASAI DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN
Belum adanya kepastian yang dirasakan korban memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai perkembangan penanganan perkara di Polsek Batang Asai.
Pihak korban berharap kepolisian dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status laporan, tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan, serta kendala yang mungkin dihadapi dalam proses penanganannya.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak muncul persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.
Dalam penanganan perkara pidana, setiap laporan masyarakat perlu ditindaklanjuti berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan medis, serta pendalaman keterangan para pihak menjadi bagian penting dalam mengungkap fakta suatu peristiwa.
Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) juga harus menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum, tanpa membedakan profesi, jabatan, kedudukan sosial, maupun latar belakang seseorang.
PENANGANAN PERKARA HARUS MENGACU PADA KETENTUAN HUKUM
Dugaan penganiayaan tersebut perlu ditangani berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku dengan memperhatikan waktu terjadinya peristiwa dan ketentuan peralihan peraturan perundang-undangan.
Aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional, dan proporsional terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Selain itu, korban juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Penting pula bagi seluruh pihak untuk menghormati proses hukum serta tidak menarik kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab sebelum terdapat pembuktian yang sah.
KORBAN BERHARAP KAPOLRES DAN BUPATI SAROLANGUN MEMBERIKAN PERHATIAN
Melalui pemberitaan ini, pihak korban berharap Kapolres Sarolangun dapat memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut, termasuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Korban juga berharap Bupati Sarolangun turut memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka alami, khususnya terkait perlindungan masyarakat dan akses terhadap keadilan.
“Kami masyarakat kecil hanya ingin mendapatkan keadilan. Jangan sampai kami merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kami berharap Bupati dan Kapolres Sarolangun mendengar keluhan kami,” ungkap pihak korban.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari pihak SL, CN, Kepala Desa Rantau Panjang, serta Kapolsek Batang Asai mengenai dugaan peristiwa tersebut maupun perkembangan penanganan laporan korban.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan hak jawab maupun klarifikasi sesuai prinsip dan ketentuan jurnalistik.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat ditangani secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Kepastian hukum bukan hanya harapan korban, melainkan juga bagian dari kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
(Rahma)




